Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Aparat Desa Jangan Jadi Pengurus BUMDes

736
Safruddin.

WANGGUDU, BKK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) mewanti-wanti aparat desa se-Kabupaten Konut agar jangan menjadi pengurus atau pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal itu diungkap Kepala DPMD, Safruddin belum lama ini. Pasalnya, larangan perangkat desa untuk tidak merangkap jabatan sekaligus sebagai pengelola dana BUMDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam pasal 132 Ayat 3 peraturan pemerintah tersebut diatur organisasi pengelola BUM desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Sedangkan pada Ayat 7 dipasal yang sama berbunyi pelaksana operasional Bumdes dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Berdasarkan regulasi itu, DMPD Konut sangat melarang keras aparat maupun pengelola BUMDes yang merangkap jabatan di dalam desa. Terkait hal itu, Safruddin mengimbau masyarakat agar melaporkan jika ada indikasi rangkap jabatan di desa.

“Silahkan laporkan kepada kami. Sekarang ini kami juga sementara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes dan dana desa. Pada kesempatan itu kami juga akan mendeteksi aparat desa kita yang masuk pengelola BUMDes,” ujar Safruddin.

Diakuinya, pengelolaan dana BUMDes di Konut belum efektif. Hanya sekira 11 desa yang mengelola dana BUMDesnya dengan baik dari 159 desa, yang menerima kuciran dana sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta per desa.

“Salah satu penyebabnya karena pengurusnya ditunjuk sesuka hati oleh kades. Selain itu juga bidang usahannya kadang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” tuturnya. (r7/r2)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.