Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Pemkab Belum Setujui Permintaan Polres Butur Untuk Pengamanan Pilkada

46
Bupati Butur Abu Hasan saat diwawancara sejumlah wartawan

BURANGA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) belum menyetujui anggaran pengamanan Pilkada Butur yang diusulkan Polres Butur sebesar Rp 6 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Butur, Abu Hasan ketika ditemui di kantornya, Senin (9/3). Kata dia, Sebenarnya anggaran pengamanan Pilkada sudah disetujui dalam APBD tahun 2020 oleh DPRD Butur. Jumlahnya mencapai Rp 2 Miliar sesuai usulan Polres Muna saat itu. Namun, kemudian masuk usulan baru dari Polres Butur sebesar Rp 6 miliar yang merupakan tambahan sesuai kebutuhan.

“Sebelum terbentuknya Polres Butur, usulannya itu Rp 2 miliar, tidak ada yang kita kurangi. Usulannya los Rp 2 miliar,” kata Abu Hasan.

Abu Hasan menjelaskan, anggaran yang disetujui dalam APBD Butur tahun 2020 sebesar Rp 2 Miliar sudah dievaluasi oleh Gubernur Sultra. Bahkan setelah APBD perubahan nanti jika diberikan tambahan anggaran pengamanan Pilkada akan dievaluasi juga oleh Gubernur Sultra.

“Nanti juga setelah perubahan akan dievaluasi oleh gubernur, kita mau menambah sekian untuk pengamanan itu. Jadi sesuai dengan sistem, sesuai dengan struktur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kita konsisten,” tegasnya.

Meski penambahan anggaran pengamanan Pilkada Butur sebesar Rp 6 miliar sudah disetujui DPRD setempat, tapi menurut Abu Hasan, legislatif Butur memiliki hak untuk berbicara dengan publik. Namun mekanisme penganggaran dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.

“Mekanisme DPRD, mekanisme pemerintah daerah sama. APBD itu hanya bisa kita tetapkan di APBD induk dan APBD perubahan,” jelasnya.

Ketua DPD PDIP Sultra ini menerangkan, untuk porsi anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 6 Miliar akan diberikan jika tidak melanggar hukum. Makanya, kesepakatan yang diberikan DPRD Butur dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar belum lama ini, akan dicari solusi secara bersama-sama.

“Solusi yang ditawarkan DPRD itu harus kita carikan solusinya sama-sama antara pemerintah daerah, DPRD, termasuk pihak yang membutuhkan tambahan anggaran,” imbuhnya. (dar/r4)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.