Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Ketua Bawaslu Sultra: Pengawas Harus Bisa Memetakan Potensi Pelanggaran Pilkada

36
Hamiruddin Udu

KENDARI, BKK- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menegaskan, bahwa pengawas pemilu harus bisa memetakan potensi pelanggaran dan kerawanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Utamanya panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang sedang bekerja, untuk tetap menjunjung tinggi integritas. Setiap divisi Bawaslu di 7 Kabupaten yang akan menggelar pilkada, sudah harus membagi wilayah untuk memudahkan koordinasi dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran di Pilkada 2002 ini,” ujar Hamiruddin, Senin (9/3).

Karena, kata Hamiruddin, pilkada yang akan digelar kali ini kebanyakan di kepulauan yang kondisi geografis dan aksesnya cukup menantang, maka diperlukan koordinasi yang baik dan matang.

“Pemetaan kerawanan bukan hanya pada persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa, namun yang juga perlu diwaspadai dan dilakukan pencegahan diri yakni praktek politik uang yang akan gencar jelang pemilihan nanti,” ungkapnya.

“Karena, kita mengkhawatirkan jikalau ASN atau kepala desa memobilisasi masyarakat untuk mengarahkan untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait sanksi dan implikasinya terhadap pembangunan daerah jika politik uang terus dipraktekan,” pungkasnya. (p5/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.