Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Jalan Terjal Menertibkan Kendaraan ODOL di Sultra

120
BPTD Sultra saat menindak para kendaraan ODOL. (FAYSAL/BKK)

Kendaraan over dimension over loading (ODOL) di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih banyak ditemukan lalu lalang, terutama di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Konawe, dan Kota Kendari. Memuat batu, kerikil, pasir, maupun beberapa jenis barang lainya di atas kapasitas mobil yang dikemudikannya. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memintah para pengusaha atau pemilik mobil agar patuh.

LAPORAN: FAYSAL AHMAD, KENDARI.

Kepala BPTD Sultra Benny Nurdin Yusuf  mengakui aturan ini tidak serta merta dipatuhi, semudah membalik telapak tangan.

“Jika masih ada, yah itu sudah pasti,” katanya saat diwawancarai wartawan koran ini melalui sambungan telepon, Selasa (10/3).

“Kami juga sudah mengundang kepala dinas kabupaten/kota terkait komitmen mereka dalam hal penegakan ODOL sesuai hasil rakor yang dilaksanakan di Jakarta,” ucapnya.

Lanjut dia, salah satu penyebab rusaknya jalan salah satunya adanya ODOL, sehingga penanganan ini tentu tidak boleh secara parsial yakni harus secara komprehensif.

“Jadi dia harus masif, tidak boleh dia dilaksanakan 3 hari terus nunggu sebulan lagi baru dilakukan, jadi nggak bisa. Jadi memang harus masif, dan instasi-instasi terkait juga harus bergerak secara bersama-sama. Contoh pengujian kendaraan bermotor ini memegang peranan penting dalam hal terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih baik,” beber Benny.

Dikatakan, kenapa dilakukan pengujian karena di situlah salah satu muara terkait pengawasan kendaraan ini.

“Jadi katakanlah, kalau dia masuk pada pengujian lalu secara pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan itu sudah tidak memenuhi. Maka artinya bahwa yang berwenang di pengujian dalam hal ini penguji, maka tidak boleh mengesahkan bahwa kendaraan itu layak uji,” tegasnya.

Ia menyebutkan, jika itu sudah berjalan dengan baik, terus nanti pengawasan di lapangan dilakukan dengan masif maka dia meyakini semua masyarakat khususnya pengusaha angkutan barang maupun pengemudinya perlahan-lahan akan sadar.

“Dan nanti kita akan mencapai suatu titik, dimana mereka tanpa diawasi pun sudah mengindahkan. Intinya bahwa penindakan yang kita lakukan ini disamping efek jera dan terpenting para pengusaha ini sadar dengan kemauannya. Bahwa ODOL itu bukan hanya merusak struktur jalan, tapi juga mempercepat usia pakai kendaraan,” ucapnya.

“Bayangkan kalau kendaraan didesain bisa dipakai sampai 10 tahun tapi dia memuat dengan cara melebih ketentuan atau kategori ODOL maka tentu akan terjadi kerusakan-kerusakan. Contoh kecil penggunaan ban mungkin bisa dipakai satu tahun, tapi dengan pembebanan yang begitu berat hanya bisa di pake 5 sampai 6 bulan atau bisa saja 3 bulan karena ban pecah,” tambahnya.

Untuk itu, intinya bahwa ODOL ini bukan hanya memberikan efek jera tetapi lebih dari itu bahwa memberikan edukasi, bahwa kendaraan tersebut harus dijaga agar mempunyai kemampuan sehingga digunakan dengan life time yang lebih panjang lagi.

“Dan terakhir mudah-mudahan masyarakat atau pengusaha angkutan barang atau lainya yang ada di Sultra ini bisa dengan sadar untuk melakukan normalisasi yakni pemotongan, tanpa ada penindakan dan tanpa apa mereka sudah bisa melaporkan kepada kami yakni BPTD, Dishub dan Dirlantas Polda bahwa ini mobil saya ada 5 yang panjangnya sekian kita akan normalisasi dan kita akan potong. Tentu hal-hal ini menjadi perhatian dan sangat kita hargai apabila para pengusaha secara sadar melakukan normalisasi,” paparnya.

Benny menyebutkan, apabila imbauan tersebut tidak ditoleransi maka pihaknya akan melakukan penindakan dan sebelumnya juga dilakukan penindakan yakni penilangan.

“Ini menunjukkan bahwa penanganan persoalan ini menghadirkan suatu hal yang serius yang harus kita lakukan,” ungkapnya.

Benny bilang, lokasi-lokasi yang menjadi sasaran penegakan hukum adalah pelabuhan penyeberangan, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalanan-jalanan yang marak dilalui kendaraan angkutan.

“Karena, lokasi tersebut merupakan lokasi yang rawan terjadi pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,” ucapnya.

Sementara itu, Bintara Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sultra Brigadir Kasmin mengungkapkan, proses penegakan hukum ODOL di Sultra pihaknya mengembalikan kepada tugas mereka.

“Tetap kita kedepankan PPNS. Karena tugas pokok kami Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda. Dengan tugas kami yang pertama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS kemudian memberikan bantuan taktis berupa pemeriksaan laboratorium maupun teknis seperti penyidikan dan pemberkasan,” ucapnya. (*)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.