Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Hadapi UNBK Terakhir, Sekolah Dipacu Tidak Kerja Asal-asalan

57
Ilustrasi

Terhitung sudah 7 tahun penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Indonesia,  pertama kali dilaksanakan pada 2014 silam. Kala itu masih dijabat Anies Rasyid Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

LAPORAN: SUMARDIN, KENDARI

Tidak dipungkiri, banyak manfaat diperoleh dengan UNBK di Indonesia khususnya di daerah, di antaranya ujian berbasis komputer ini mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi serta transparansi penyelenggaraan ujian nasional (UN).

Tahun ini, UNBK terakhir digelar dan digantikan menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) 2021 yang diklaim lebih unggul.

Penghapusan UNBK memantik perhatian banyak orang dan ditakutkan UNBK tahun ini hanya menjalankan formalitas belaka, yang akhirnya perangkat di bawah bekerja secara asal-asalan.

Pakar Pendidikan Sultra, Prof Abdullah Alhadza menuturkan, menghadapi UNBK tahun ini, sekolah baik tingkat sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) mesti memperhatikan acuan pelaksanaan UNBK berdasarkan petunjuk teknis (juknis).

Ia menjelaskan, kalau sekolah melakukan persiapan UN secara asal-asalan dengan paradigma karena UNBK tahun ini merupakan yang terakhir. Tentu, hasil yang bakal didapat juga tidak sesuai standar.

Padahal, pada dasarnya UNBK serta AKM dan SK ini tidak ada bedanya, karena sama-sama merupakan proses untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL), entah soalnya dibuat negara yang didistribusikan ke sekolah atau sekolah yang membuat didampingi negara.

Hanya saja, AKM dan SK ini menggunakan model ceramah tapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan  praktek di lapangan, yang diarahkan dan digerakkan oleh guru, karena sesuai yang digagas Mendikbud yakni merdeka belajar.

“Sebenarnya UNBK serta AKM dan SK tidak ada bedanya. Intinya terkait masalah teknik saja, yang menjajal kemampuan siswa untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa kuat terhadap pelajaran yang sudah diikuti,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3).

Ia menuturkan, UNBK, AKM dan SK ini sudah mempunyai rambu-rambu yang jelas dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), itu artinya pihak sekolah harus menjalankan dengan independen dan penuh tanggung jawab, bukan berdasarkan kemauan sendiri.

“Jadi kalau pihak sekolah mempersiapkan UN tidak serius, maka hasil yang didapat tidak maksimal. Dan itu yang membuat kualitas dan mutu pendidikan menurun. Makanya sangat penting sekolah tetap berpedoman kepada acuan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kendari, Muchdar Alimin mengatakan, asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam UN, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni literasi dan numerasi.

“Jadi literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka,” imbuhnya.

“Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar,” tutupnya. (*)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.