Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bawas MA Periksa Hakim dan Panitra di PN Kendari

260

KENDARI, BKK- Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA), melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan panitra di Pengadilan Negari (PN) Kendari, pada Jumat (13/3).

Pemeriksaan tersebut diduga kuat merupakan tindaklanjut aduan yang diajukan tim kuasa hukum Rinrin Merinova.

Disebutkan, 3 hakim di PN Kendari, berinisial RS, KT dan AW serta  1 panitera pengganti berinisial ADZ dilaporkan ke MA dan Komisi Yudiasial (KY), atas dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim saat memutuskan perkara perdata.

Hubungan Masyarakat (Humas) PN Kendari Kelik Trimargo menuturkan, ada 4 orang dari Bawas MA yang datang melakukan pemeriksaan di PN Kendari.

“Iya, sudah datang kemarin (Jumat lalu). Saya juga termasuk yang diperiksa,” terang Kelik melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/3).

Kelik mengatakan, pemeriksaan tersebut mengkonfirmasi adanya aduan yang masuk.

Namun sayang, Kelik tidak membenarkan atau pun membatah saat ditanya pemeriksaan tersebut terkait laporan aduan yang dilayangkan tim kuasa hukum Rinrin Merinova.

“Itu hal yang biasa dilakukan Bawas, jika ada pengaduan dari pihak yang kalah. Jadi untuk konfirmasi pengaduan saja,” tegasnya.

Terpisah, Kuasa Kukum Rinrin, Yahya Tulus Hutabarat mengatakan, pada Kamis (12/3), sebelum kunjungan Bawas MA ke PN Kendari, pihaknya telah memenuhi panggilan Badan Pengawas MA.

Disebutkan, panggilan tersebut terkait laporan yang diadukan kliennya, yang didaftarkan pada Januari 2020 lalu.

“Jadi, kami sudah hadir memenuhi undangan pemeriksaan oleh Bawas MA, atas laporan pengaduan kami,” ujar Yahya saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Sabtu (14/3).

Dalam pemeriksaan tersebut, kata Yahya, pihaknya menyampaikan beberapa poin pada Hakim Tinggi Pengawas di Bawas MA.

Antara lain, sebut dia, pihaknya teregister dan tercatat pada kepanitraan bagian hukum PN Kendari sebagai kuasa hukum Rinrin Merinova.

“Itu kami sampaikan. Pasalnya, Putusan PN Kendari tertanggal 30 Desember 2019, kami tidak dicatatkan maupun dicantumkan sebagai kuasa hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya menghadiri persidangan perkara tersebut pada 28 November 2019, serta mengajukan saksi dan bukti tambahan.

“Saksi yang kami ajukan ditolak majelis hakim. Kemudian bukti tambahan kami persiapkan dengan kesimpulan pada agenda persidangan 9 Desember 2019 tidak dipertimbangkan,” bebernya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga menyampaikan adanya ultrapetita, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara melebihi yang diminta penggugat.

“Dalam hal ini penggugat hanya memohonkan 3 hal ke PN Kendari. Tapi, oleh hakim yang menangani perkara itu, malah memutuskan 4 hal. Jadi, itu beberapa poin yang kami sampaikan,” pungkasnya. (m2/nir)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.