Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Tersandung UU ASN, Bawaslu Muna Periksa SU

247

RAHA, BKK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muna melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin Udu (SU).

Pemeriksaan itu dilakukan karena kuat dugaan SU telah melanggar Undang-undang aparatur sipil negara (ASN) tentang netralitas ASN yang terlibat politik praktis.

Selain memeriksa SU, Bawaslu Muna juga melakukan pemeriksaan terhadap 9 ASN lainnya yakni 8 ASN yang berasal dari Muna Barat (Mubar) dan 1 ASN yang bekerja pada Kantor Pemadam Kebakar (Damkar) Kabupaten Muna.

Komisioner Bawaslu Muna, Aksar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan karena para ASN ini diduga kuat terlibat politik praktik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna 2020.

“Ada 10 ASN yang kita periksa terkait dugaan pelanggaran netralitas mereka sebagai ASN dalam berpolitik praktis. 8 ASN di Kabupaten Muna Barat yang tinggal di Kecamatan Tongkuno . 5 orang sudah selesai kita periksa, sedangkan 3 orang lagi, hari ini jadwal pemeriksaanya ( kemarin red),” katanya, Selasa (4/2).

“Selain itu, kita juga memeriksa 1 orang lagi ASN dipusat yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin Udu,” sambungnya.

Dijelaskannya, jika pemeriksaannya ke 10 ASN itu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturam Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, sambung dia, diperiksanya para ASN ini juga berdasarkan PP nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta surat edaran KempanRB Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017.

“Bawaslu Muna melakukan pemeriksa terhadap 10 orang ASN ini atas dugaan pelanggaran asas netralitas ASN. Nantinya hasil kajian dugaan pelanggarannya, akan kita rekomendasikan kepada KASN.  Kalau kesimpulannya ada dugaan pelanggarannya tergantung kepada PPK (pejabat pembina kepegawaian) dan kepada MenpanRB, ” tambahnya.

Dibeberkan, jika dugaan pelanggaran sebagai ASN yang dilakukan 10 ASN aktif ini mulai dari dugaan pelanggaran menfasilitasi pertemuan dengan mengundang bakal calon yang dimana ASN terlibat aktif dalam pertemuan tersebut.

Selain itu juga, kata dia, ada penyampaian ASN tersebut yang terindikasi keberpihakan terhadap salah satu figur yang terjadi di Kecamatan Tongkuno. Kegiatan itu dalam bentuk silaturrahim yang mengundang ada beberapa orang ASN di Kecamatan Tongkuno.

“Terkait apakah ada dugaan pelanggaran, kami lagi proses sampai menyusun kajian yang nantinya ada kesimpulan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau untuk Syarifuddin Udu, dugaan pelanggarannya ada di kantor Bawaslu laporannya, ” pungkasnya. (tri/r4)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.