Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Pemprov Banyak Digugat Warga dalam Kasus Tanah, Ali Mazi: Ini Aneh

1,058
Ali Mazi memberi sambutan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas usul persetujuan pelepasan aset milik pemprov kepada KPU dan BPN di gedung DPRD, Rabu (26/2). (AINI/BKK)

KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengaku heran dengan warga yang ujug-ujug mengakui kepemilikan tanah milik pemerintah provinsi (pemprov).

Hal ini disampaikan saat rapat paripurna pengambilan keputusan atas usul persetujuan pelepasan aset milik pemprov kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra di gedung DPRD Sultra, Rabu (26/2).

“Di negara kita ini tidak mengenal istilah pengakuan dalam Undang-Undang (UU) Pokok Agraria (PA). (Yang) ada hak milik dan hak paten, juga hak guna bangunan, dan macam-macam hak di sana. Sehingga kalau ada hibah begini, pasti ada kajian aspek hukumnya,” kata Ali Mazi.

Tetapi, sambung dia, dalam setiap keputusan hibah selalu terjadi dan bukan hanya di Sultra, bahwa setiap tanah kosong pasti ada permasalahan, karena pengakuan-pengakuan dari masyarakat.

“Sehingga, kalau ada pemberian hibah bagaimanapun bentuknya, ada pihak-pihak yang sepertinya tugasnya sudah seperti itu; komplain. Kan aneh, sudah jelas itu barang milik pemprov dan selalu dikalahkan pengadilan tapi (masih) diakui (juga). Ini aneh,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, seperti tanah milik pemprov di samping Hotel Zenith yang diambil alih masyarakat yang ketika itu masih lantang dengan pemerintahan, sehingga pemerintah menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.

“Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan masyarakat asal mengadu. Makanya bila ada pengaduan kepemilikan, langsung dibawa ke pengadilan. Pemberian hibah kepada KPU dan BPN Sultra tetap kita lanjutkan karena tidak ada yang membawa ke pengadilan,” jelasnya.

“Karena, masyarakat yang mengaku tanah miliknya di situ kita sudah tanyakan apa dasar dan haknya menggugat di situ, namun (ternyata) tidak dapat dibuktikan. Bahwa Komisi I dan Komisi II DPRD Sultra saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya, telah melakukan kajian sebelumnya atas hibah tanah ini sehingga dapat kita setujui bersama,” tandasnya.

Ali Mazi sebelumnya tidak diagendakan untuk menyampaikan apa pun dalam agenda rapat paripurna tersebut. Ia baru memberikan komentar setelah Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang SA memintanya sebagai kepala daerah, untuk menyampaikan pidato dalam setiap rapat paripurna yang dihadiri.

Karena menurut Endang, ketika gubernur mengikuti rapat paripurna, tidak boleh tidak, wajib berpidato dalam agenda itu, karena sebagai wakil dari pemerintah pusat. Untuk itu, Endang bilang, tidak patut dan tidak etis kalau gubernur hadir tapi tidak ada sambutan atau komentarnya. (p5/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.