Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Larang Wartawan liputan, Staf DPRD Baubau Diadukan ke Polisi

69

BAUBAU, BKK – Perlakuan tidak mengenakan terhadap pewarta terjadi di kantor DPRD Kota Baubau. Kali ini dialami wartawan Kendari Pos, Akhirman saat mau meliput rapat kerja antara Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Selasa (25/2).

Saat itu, wakil rakyat dan perwakilan Pemkot Baubau membahas tentang pandangan akhir fraksi DPRD Kota Baubau atas Raperda penyelenggaraan Trasportasi Jamaah Haji dan Raperda Penambahan Peryataan Modal Pemda kepada PDAM Kota Bauabu.

Akhirman yang tiba sekitar pukul 11.00 Wita mulanya meminta izin liputan kepada piket jaga DPRD Baubau. Setelahnya, koresponden Baubau ini masuk ke dalam ruang rapat karena merasa tidak dilarang.

Belum semenit didalam ruang rapat, tiba-tiba salah seorang pegawai DPRD inisial AA datang menghampiri Akhirman. Usai menanyakan identitas dan tujuan, staf tersebut menyuruh wartawan keluar dari ruang rapat.

Akhirman yang dilengkapi ID card dan berpakaian bebas rapi sempat menanyakan alasan dikeluarkan. “Dia (AA, red) bilang tidak bisa diliput,” ungkap Akhirman.

Perdebatan keduanya tak terhidarkan. AA lantas memanggil staf bagian persidangan DPRD bernama Salim. “Karena tidak mau berdebat pajang dan menghargai proses rapat, maka saya terpaksa keluar,” tandasnya.

Persoalan ini ternyata berbuntut panjang. Akhirman langsung berkonsultasi ke petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Baubau pada hari itu juga. Rencananya, surat aduan akan dilengkapi untuk diserahkan ke SPKT pada hari ini, Rabu (26/2).

“Tindakan mereka berdua jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers. Ini bentuk penghalang-halangan terhadap tugas Kurniawan, ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Ini pelajaran bahwa wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang,” tandasnya.

Kisruh ini juga disayangkan Anggota DPRD Kota Baubau, Acep Sulfan. Legislator partai Gerindra ini menegaskan wartawan tidak semestinya tidak diperlakukan demikian.

“Karena wartawan berhak mencari informasi dan memberitakan kegiatan DPRD. Apalagi kegiatan wakil rakyat butuh publikasi untuk diketahui masyarakat. Jadi, ini tidak boleh terulang,” ujar Acep.

Terpisah, staf bagian persidangan DPRD Baubau, Salim mengaku merasa tidak melakukan pengusiran terhadap wartawan seperti yang ditudingkan. Dia hanya meminta Akhirman menunggu di luar ruangan sampai selesai rapat

“Waktu itu saya sampaikan mohon maaf kalau bisa kita menunggu saja di luar. Nanti selesai rapat kalau maa wawancara Pansus. Jadi bukan saya usir,” jelas Salim dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp.

Sepengetahuan dia, rapat tersebut merupakan pertemuan tertutup. Sang wartawan masuk ke ruang rapat belum ada izin dari staf yang jaga di depan pintu.

“Saya tidak tahu itu apakah ini Standar Operasional Prosedur (SOP), karena saya bukan protokoler. Ini hanya inisiatif kami untuk mensterilkan jalannya rapat,” tukasnya.

Salim pun pasrah bila masalah ini diseret ke ranah hukum. “Terserah kalau memang dia anggap itu melanggar hukum,” pungkasnya. (r3/r4)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.