Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

2 Tahun Berlalu, Ali Mazi Belum Punya Sekprov Definitif

113
Ilustrasi

Pemerintah sudah 7 kali mengangkat Penjabat (pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai dari pejabat lokal hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejauh itu, sekprov definitif belum menemui kejelasan.

Laporan: Faysal Ahmad, Kendari.

Kursi jenderal aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Anoa sampai saat ini belum definitif sejak ditinggalkan Lukman Abunawas (LA) yang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Ali Mazi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Periode 2018-2023 yang kemudian dimenangkannya.

Sejak ditinggalkan Lukman maka diangkatlah jabatan pj sekprov untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Di mana saat itu yang pertama dilantik adalah Hj Isma, yang sedang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra. Isma menjabat selama 2 periode atau 6 bulan.

Ia kemudian digantikan Syarifuddin Safaa yang saat itu menjabat Asisten I Setprov Sultra. Ia juga sempat diperpanjang masa jabatannya sekali lagi.

Kemudian, selanjutnya Ali Mazi  memasang La Ode Mustari menggantikan Syarifuddin Safaa dan Mustari sendiri menjabat selama 2 periode atau 6 bulan

Namun di kepemimpinan Mustari, mewacanakan kocok ulang sekprov dengan demikian 3 nama calon sekprov hasil seleksi sebelumnya, terpaksa harus mengelus dada.

Tiga nama yang telah mengikuti proses seleksi jabatan sekprov yang telah berlangsung sejak 18 Desember 2018 lalu telah mencapai puncaknya dengan ditelurkannya 3 nama untuk dipilih salah satunya. Ketiganya adalah  Nur Endang Abbas, Rony Yacob Laute, dan Syafruddin.

Rp500 Juta Sia-Sia

Seleksi Sekprov Sultra yang digulir sejak 18 Desember 2018 menghabiskan anggaran Rp500 juta. Menurut Mustari saat masih menjabat pj sekprov, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dalam rapat dengar pendapat saat itu Pemprov kembali menganggarkan seleksi sekprov pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp600 juta.

Kemudian, jabatan Mustari sebagai pj sekprov berakhir pada 15 November, kemudian ia diangkat menjadi pelaksana harian (plh) sampai kembali dilantiknya pj baru pada Jumat (29/11/2019), yakni La Ode Ahmad Pidana Bolombo yang saat ini menjabat Direktur Ormas pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Namun wartawan media ini kembali mengkonfirmasi kepada Pj Sekprov Sultra ini, mengenai nasib tiga nama yang sudah dihasilkan 18 Desember 2018 lalu untuk salah satunya diangkat jadi jendral ASN di Bumi Anoa yang sudah dihasilkan oleh Pansel. Numan lagi-lagi Pj Sekprov saat ini enggan berkomentar setiap mau diwawancarai.

“Wawancara saja yang lain, itu-itu terus,” katanya.

Sementara itu juga, salah satu yang lolos seleksi pada penjaringan Jabatan Sekprov Sultra  Rony Yacob Laute mengatakan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sultra Ali Mazi mengenai jabatan Sekprov ini.

“Saya serahkan sama atasan dalam hal ini gubernur Sultra, mengenai jabatan Sekprov Sultra itu,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/2) lalu. (*)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.