Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Tersangkakan Wabup Butur, Polres Muna Dipanggil Polda karena Menurut Polda Belum Cukup Bukti

270
Ariel El Fathar
Debby Asri Nugroho.

KENDARI, BKK- Perbedaan sikap antara penyidik Kepolisian Resor (Polres) Muna dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penetapan Wakil Bupati Buton Utara sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur, bisa saja berakhir antiklimaks.

Pernyataan pers Kapolres Muna Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Debby Asri Nugroho pada Jumat (20/12) lalu perihal penetapan tersangka Wabup Butur, bukan saja menghentak publik melainkan juga mengejutkan Polda Sultra.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) La Ode Aries El Fathar beberapa jam setelah konferensi pers itu mengatakan, menurut pihaknya, belum cukup bukti untuk menetapkan Wabup Butur tersangka.

Tapi, informasi ini sudah telanjur bergulir dan dikonsumsi publik. Bagaimana Polda?

Ditemui wartawan koran ini di ruangan kerjanya, Senin (23/12), Aries El Fathar berujar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Muna.

“Memang betul, Kepolisian Resor (Polres) Muna sudah menetapkan inisial R sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Perlindungan Anak (dugaan pencabulan anak di bawah umur),” terang La Ode Aries.

Selanjutnya, La Ode Aries menyebutkan penyidik Satreskrim Polres Muna pasti meminta izin ke Presiden untuk memeriksa tersangka berinisial R tersebut.

Dikarenakan, tersangka saat ini masih menjabat di Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) sebagai wakil bupati (wabub).

“Masalah status tersangka kewenangan masing-masing, Polres maupun Polda. Soal minta izin ke Presiden, akan melalui Ditreskrimum Polda Sultra, dilanjutkan ke Bareskrim Polri,” ujarnya.

Lanjut La Ode Aries, sebelum izin pemeriksaan tersebut diteruskan ke Bareskrim Polri, penyidik Satreskrim Polres Muna diminta melakukan gelar perkara di hadapan penyidik Ditreskrimum Polda Sultra.

“Di situ tentunya alat bukti penetapan tersangka akan dievaluasi. Apakah sudah layak dimintakan izin atau belum. Jika menurut kami belum cukup bukti, kami tidak akan merekomendasikan izin itu,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Korban Hanya 1 Alat Bukti

Jumat (20/12) lalu, pada hari yang sama dengan konferensi pers Kapolres Muna mengenai penetapan Wabup Butur tersangka, Aries menyebutkan, pihaknya belum menetapkan tersangka pada kasus tersebut dikarenakan belum cukup bukti mengarah ke terlapor.

“Sampai saat ini belum ada tersangka. Belum ada barang bukti mengarah ke terlapor. Sobekan pada kelamin korban adalah sobekan lama,” terang La Ode Aries, melalui media perpesanan, WhatsApp.

La Ode Aries menuturkan dari hasil pemeriksaan, korban menyebut terlapor yang melakukan pencabulan, namun baru 1 alat bukti, belum menguatkan untuk ditetapkan tersangkanya.

“Korban menyebutkan terlapor. Tapi kalau hanya korban, hanya satu alat bukti,” tegasnya.

Satu Rangkaian Tak Dapat Dipisahkan

Beberapa jam sebelum itu, Kapolres Muna Debby Asri Nugroho dalam konferensi pers menerangkan, Wakil Bupati (Wabup) Butur inisial RD telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur.

Penetapan tersangka, jelas Debby, dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian (dinyatakan) telah cukup bukti.

“Beberapa hari yang lalu,” ungkap Kapolres Muna.

Kapolres melanjutkan, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Wakil Bupati Butur belum dilakukan penahanan.

Bukan tanpa alasan, Debby menyebut ada mekanisme lebih lanjut yang mesti dilakukan pihak kepolisian, mengingat saat ini RD aktif menjabat orang nomor 2 di Butur.

“Kita bersurat dulu ya sesuai SOP (standar operasional prosedur) ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri), melalui hierarki Polres ke Polda, Polda ke Mabes, Mabes ke Kemendagri,” ungkap Kapolres.

“SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) sudah ada, Polres Muna harus menindaklanjuti prosesnya sampai JPU (jaksa penuntut umum) Kejari Raha. Laporan polisi tetap 1 rangkaian. Ada korban, penghubung, pengguna ini tidak dipisahkan,” jelas Debby.(p2/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.