Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Sultra Juara II Korupsi

264
Ilustrasi

Sultra menempati urutan ke-19 secara nasional jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Dan menduduki peringkat ke-2 di Sulawesi. Dia hanya dikalahkan Sulawesi Utara.

Laporan: Faisal, Kendari.

Hal ini disampaikan dalam Publik Hearing atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah di aula sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Kamis (7/11) lalu.

Dalam data korupsi, sepanjang 2004-2019 telah ditangkap 95 kepala daerah karena terlibat korupsi, baik yang ditangani oleh kejaksaan maupun oleh penyidik KPK.

50 di antaranya adalah bupati, 22 wali kota, 20 gubernur, 2 wakil bupati, dan 1 wakil wali kota.

Mereka berasal dari 25 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Di dalamnya ada kepala daerah dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Jadi, Sultra masuk dalam daftar 25 provinsi yang mana kepala daerahnya ada yang ditangkap penyidik korupsi.

Ketua KPK Agus merinci, ada sebanyak 8 perkara korupsi di Sultra. Jumlah itu menempatkan Sultra peringkat ke-2 di Sulawesi setelah Sulawesi Utara di papan atas dengan 10 kasus.

Setelah Sultra ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing 5 kasus.

Khusus yang ditangani KPK, kepala daerah yang terjerat korupsi antara lain mantan Gubernur Sultra, Nur Alam. Ada Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra serta Asrun, mantan wali kota.

Kemudian, mantan Bupati Buton Samsu Umar Samiun, Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat.

Jawara Korupsi Nasional

Provinsi yang terbanyak jumlah korupsinya adalah Provinsi Jawa Timur dengan 85 kasus. Masuk dalam 5 besar provinsi korup setelah jawa timur adalah Jawa Barat: 84 kasus, Provinsi Sumatera Utara: 60 kasus, Provinsi DKI Jakarta: 59 kasus, dan provinsi Riau: 45 kasus

Agus menjelaskan, jenis perkara tindak pidana korupsi terbanyak adalah kasus penyuapan dengan 602 perkara atau 65%, diikuti pengadaan barang dan jasa dengan 195 perkara atau 21%, lalu penyalahgunaan anggaran 47 perkara atau 5%.

“Sedangkan jenis perkara paling sedikit itu soal menghalangi proses KPK 10 perkara atau 1%, lalu perizinan 23 perkara 2%, dan pungutan/pemasaran 25 perkara atau 3%,” beber Agus.

Untuk itu, Agus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Sultra untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi, karena dapat merugikan masyarakat.

“Kita selalu ingatkan, jangan sampai banyak penjabat, kepala daerah yang dibui gara-gara korupsi, kasihan masyarakat yang sudah pilih dia untuk memimpin daerahnya,” tutup Agus. (*)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.