Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Pemkot Kendari Minta Toronipa dan Bokori Jadi Wilayahnya

276
Pulau Bokori.

KENDARI, BKK – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta wilayah Toronipa dan Pulau Bokori yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Konawe untuk dijadikan bagian dari Kota Kendari.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sultra La Ode Ali Akbar, Kamis (26/12).

Alasan Pemkot Kendari, ungkap dia, wilayah Toronipa dan Bokori dari segi pelayanan lebih dekat ke Kota Kendari dibanding Konawe.

“Sehingga, memang ada rencana mereka (Pemkot Kendari) seperti itu. Maka saya harus mengundang Wali Kota Kendari dan Bupati Konawe,” jelas Ali Akbar, usai menerima utusan Pemkot Kendari, kemarin.

Namun, lanjut dia, untuk saat ini pihaknya belum bisa mengundang dua kepala daerah tersebut, dikarenakan harus melakukan pemetaan terlebih dulu.

“Jadi saya petakanan dulu, berapa luas lokasinya, berapa kilometer (km) wilayah yang diambil Kota Kendari. Sehingga, pada saat dipertemukan antara Wali Kota Kendari dan Bupati Konawe dihadapan Gubernur, sudah ada peta,” paparnya.

Selain itu,  terang dia, juga harus ada persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

“Jika tidak ada, yang terpenting kedua belah pihak sepakat. Tinggal kita dudukan aturan administrasinya,” bebernya.

Ali menambahkan, untuk pemetaan wilayah ini rencananya dilaksanakan usai Tahun Baru, petanya selesai.

Kemudian, sambung dia, nantinya pendapatan asli daerah (PAD) setelah disetujui akan masuk menjadi PAD Kota Kendari.

“Ketika wilayah Toronipa dan Bokori sudah masuk Kota Kendari, maka pemerintahan beralih pada pemerintahan kota,” katanya.

Saat ditanya, apabila wilayah Toronipa dan Bokori diambil oleh Pemkot Kendari akan mengurangi PAD Konawe, ia menyebutkan tidak.

“Saya pikir tidak, karena namanya pemerintah, semua, Pemerintah Kabupaten Konawe dan Pemkot Kendari sama-sama pemerintah di Sultra. Karena mereka kelola untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, jadi di mana wilayah itu masuk tidak ada yang rugi,” menurutnya. (p3/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.