Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

MEMAHAMI PROBITY AUDIT ATAS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

223
La Ode Nsumuli SE MSi

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini semakin strategis dan  bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan. APIP diperlukan menjadi penggerak perubahan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan stakeholders (pemangku kepentingan) Auditor dan P2UPD sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan mencegah korupsi melalui audit atas perencanaan pengadaan barang/jasa.

Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sesuai Pasal 76 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan / atau penyelenggaran whistleblowing system. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

Peran APIP juga dinyatakan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008  tentang Sistem Pengendalian   Intern Pemerintah pada pasal 47 dan 48 bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hal ini juga sejalan dengan peran APIP menurut Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang menyatakan bahwa APIP seharusnya berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities), serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP dalam melakukan pengawasan perencanaan pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip probity, yang disebut sebagai probity audit.

Probity Audit” tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan melakukan audit atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa dan rencana umum pengadaan barang/jasa.

Tujuan Audit atas perencanaan pengadaan barang/jasa adalah untuk meyakini bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Waktu pelaksanaan Audit atas perencanaan barang/jasa dilakukan mulai saat identifikasi kebutuhan sampai pengumuman rencana umum pengadaan di aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dan / atau media lainnya, pelaksanaan audit dapat dilakukan pada saat proses perencanaan pengadaan sedang berlangsung.

Ada 6 skema prosedur dan / atau program audit yaitu:

  1. Identifikasi kebutuhan yakni menganalisis kelayakan kebutuhan barang/jasa;
  2. Penetapan barang/jasa yakni menganalisis kodefikasi barang/jasa yang akan ditetapkan;
  3. Cara pengadaan barang/jasa yakni menganalisis materi kebijakan umum tentang cara pengadaan;
  4. Penetapan jadwal pengadaan barang/jasa yakni menganalisis jadwal kegiatan pengadaan barang/jasa;
  5. Penetapan anggaran pengadaan barang/jasa yakni mengalisis komponen biaya pengadaan barang/jasa; dan
  6. Pengumuman rencana umum pengadaan yakni menganalisis pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan.

Daftar Uji Hasil Audit

Daftar uji hasil audit adalah merupakan salah satu media untuk membuat kesimpulan hasil audit atas prosedur audit yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh daftar uji hasil audit atas tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, tim audit perlu menyesuaikan daftar uji tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, seperti misalnya pada identifikasi kebutuhan yaitu terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara / Daerah sebagai hasil identifikasi kebutuhan riil barang bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, maka uji hasil audit “ya”  atau “tidak” menjadi hal penting yang harus diperhatikan setiap auditor ataupun Pengawas Pemerintahan.

Begitu pula bila terdapat dokumen  standar barang, standar kebutuhan, standar harga SK. Kepala Daerah, Perkada tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda maka uji hasil audit “ya” atau “tidak”, menjadi hal penting yang harus diperhatikan setiap Auditor ataupun Pengawas Pemerintahan. Bilamana hasil uji audit menyatakan “tidak” berarti terdapat indikasi adanya penyimpangan yang harus dirumuskan penyebabnya berdasarkan prosedur audit yang dilakukan.

Probity Audit atas perencanaan pengadaan barang/jasa dilakukan untuk memberikan panduan kepada Auditor APIP dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil probity audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. (*Penulis adalah Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muna)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.