Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

KPK Masukkan 6 Daerah di Sultra dalam Daftar Merah

371
Kepala Korsupgah Wilayah Sultra Adliansyah Nasution (tengah) didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi (kiri) saat KPK menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di Sultra pada 2019. (FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil terbaru monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi (monitoring centre for prevention) di Sulawesi Tenggara untuk 2019. Dari 17 kabupaten/kota yang ada, MCP mencatat, terdapat 6 daerah masuk daftar merah. Mereka adalah, Kabupaten Muna, Buton, Konut, Busel, Buteng, dan Konkep.

Kepala Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah Sultra Adliansyah Nasution mengungkapkan, Rabu (11/12), enam kabupaten ini mendapat nilai MCP di bawah capaian 50%.

“Yakni kebanyakan dari kepulauan, selebihnya daratan,” katanya, kemarin, di Kota Kendari.

Dijelaskan, keenam daerah ini masih memerlukan pembinaan serius.

“Rendahnya MCP di enam daerah ini bisa berpotensi korupsi. Tetapi secara langsung enggak lah, karena setelah saya teliti kendala utama itu memang masalah IT, anggaran, dan kekurangan SDM. Tapi kalau secara tidak langsung memang ada potensi korupsi,” jelasnya.

Kabupaten Muna berada di level 48% dengan sektor terendah terdapat di unit layanan pengadaan (ULP), kemudian Kabupaten Buton 46% dengan nilai terendah dicetak oleh APIP (aparat pengawasan intern pemerintah), Konawe Utara (Konut) 46% yang mana kekurangannya bersumber di ULP (unit layanan pengadaan).

Selanjutnya, Kabupaten Buton Selatan (Busel) 43% yang lemah di sektor APIP, lalu Buton Tengah (Buteng) 40% dengan tiga poin terendah yakni pada ULP, APIP, serta dana desa (DD). Terakhir, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di angka 38%, menjadikannya daerah paling rendah nilai MCP-nya.

“Ini paling jelek, yang terdiri dari manajemen ASN, dana desa, dan manajemen aset,” terang Adliansyah Nasution.

Dikatakan, untuk Provinsi Sultra saat ini sudah masuk hijau namun belum hijau tua.

“Jadi Sultra masuk urutan kedua untuk Indonesia timur, setelah Sulawesi Selatan (Sulsel),” ungkapnya.

Gubernur Sultra Ali Mazi diwawancarai terpisah mengatakan, dirinya akan mengundang 6 kabupaten yang “minus” ini, untuk itu akan disampaikan hal-hal agar segera diselesaikan.

“Karena ini menyangkut kredibilitas Sultra. Di mana kalau provinsi sudah bagus, 86%. Kita sudah masuk urutan kedua,” bebernya.

Ia menyebutkan, diundangnya 6 kabupaten tersebut agar diberikan pemahaman karena pelaporan melalui pengisian aplikasi.

“Mungkin tidak terlalu dipahami, karena banyak dan ribet itu atau tidak tahu kode adminnya,” menurut Ali Mazi. (p3/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.