Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

230

Oleh: La Ode Nsumuli SE MSi*

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan harus mengedepankan pendampingan/pembinaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini dimaksudkan agar semua program/kegiatan OPD dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat manfaat serta tertib administrasi.

Audit PKKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan lainnya dan atau Perdata yang merugikan keuangan negara/daerah.

Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Kerugian Keuangan Negara seperti kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ( pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK).

Objek penugasan adalah instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan Instansi lain untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Lainnya dan/atau Perdata yang merugikan keuangan negara/daerah.

Tahapan pelaksanaan Audit PKKN yaitu dimulai dengan pertama pra perencanaan yaitu jika kasus bersifat tidak material maka audit PKKN tidak dapat dipenuhi, tetapi pimpinan unit kerja dapat memberikan bantuan dalam penugasan pemberian keterangan ahli.

Kedua tahap perencanaan bahwa dalam merencanakan audit PKKN auditor harus mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit, merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara (Total Loss/Partial Loss), merencanakan perolehan bukti keterangan ahli, melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai, melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasinya, Surat Tugas Audit PKKN disampaikan kepada Instansi Penyidik, dan setiap tugas audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu.

Ketiga tahap pengumpulan bukti bahwa dalam audit PKKN bukti harus Relevan maksudnya bukti dikatakan relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit, selanjutnya bukti kompeten bahwa bukti audit dikatakan kompeten jika bukti tersebut sah dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya.

Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan Perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Selanjutnya bukti cukup maksudnya bahwa bukti dikatakan cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan hasil audit.

Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Dalam audit PKKN, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan keseluruhan populasi.

Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada penyidik terkait. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya mutu audit.

Dalam hal auditor memerlukan klarifikasi dan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi, didampingi oleh Penyidik.

Dalam hal pengumpulan dan evaluasi memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan Tenaga Ahli. Pengendalian penugasan melalui Reviu berjenjang dan Pembahasan Intern perlu dilakukan untuk menjamin mutu audit. Auditor harus menjaga kesinambungan penguasaan bukti.

Dalam mengumpulkan bukti, auditor harus menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian atau pengungkapan fakta dan proses kejadian. Menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama audit. Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama audit.

Pelaporan menurut PPKBI bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dan Auditor yang ditugaskan, dan disampaikan dengan surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja. Format Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memuat pokok-pokok yaitu antara lain Dasar Penugasan, Ruang Lingkup Penugasan, Pernyataan Pemenuhan Norma, Prosedur Penugasan, Hambatan Penugasan, Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian, Data dan bukti-bukti yang diperoleh, Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Lampiran-lampiran yang diperlukan.

Pengkomunikasian perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan bahwa Pimpinan Unit Kerja harus mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik. Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara.

Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

Pengelolaan Kertas Kerja Audit

Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit PKKN harus dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA).

KKA harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. KKA harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir. Setiap Kertas Kerja Audit harus dilakukan reviu secara berjenjang. (*Penulis adalah Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muna)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.