Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Bahas Desa “Hantu”, Kemendagri Fokus ke Desa Wunduongohi di Konawe

160
Ilustrasi

Jakarta, BKK- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih mengkaji adanya dugaan peraturan daerah (perda) pemekaran desa yang diduga keliru di Desa Wunduongohi Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, Kemendagri memanggil seluruh stakeholder untuk membahas hal tersebut.

“Itu sedang kami teliti kebenarannya, secara mekanisme benar, artinya dari kabupaten provinsi Kemendagri melihat secara mekanismenya benar, tetapi intinya sore ini (kemarin, red) kami akan bahas dengan teman-teman provinsi termasuk polda kemudian polres, kami mengundang juga teman-teman dari PMK, Kemenkeu, termasuk Menkopolhukam kami undang,” kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Nantinya, kata dia, dari pembahasan itu akan disatukan dengan hasil tim Kemendagri yang saat ini masih di lapangan. Apabila adanya pelanggaran hukum, maka kepolisian harus mengusut hal tersebut.

“Kalau memang bener-bener fiktif, pertama, kalau persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah. Tapi, kalau memang persoalan administrasinya, ada yang keliru ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan (bakal mencabut) kalau memang persoalan itu benar,” tegasnya.

Nama Lukman Abunawas Disebut-sebut

Diketahui, Desa Wunduongohi Kabupaten Konawe menjadi salah satu dari 56 desa yang terindikasi siluman atau fiktif oleh Kemendagri. Ada dugaan manipulasi pembentukan desa.

Bupati Konawe kemudian bersurat pada 2 September 2019 kepada Kemendagri untuk meninjau langsung 56 desa terkait.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri kemudian mengirimkan tim untuk turun langsung ke Konawe pada 15 hingga 17 Oktober 2019. Mereka mengumpulkan 56 kepala desa terkait, beserta Bupati Konawe, Kepala Biro Tata Pemerintahan, dan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hasilnya, ditemukan dokumen manipulatif berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan 56 Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe, menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Pembentukan dan Pendefinitifan 56 Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.

Perda tersebut ditandatangani Bupati Konawe saat itu, Lukman Abunawas, dan kemudian menjadi dasar penetapan 56 desa.

“Ada perda yang sebenarnya tidak menetapkan untuk desa-desa tersebut. Jadi, disinyalir perda tersebut ada kekeliruan,” kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri, Nata Irawan di kawasan DPR Senayan, Rabu (6/11). (jpn/iis)

Tinggalkan komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.