Lingkar Sultra

Bupati Butur Didesak Copot Kapus Bone Rombo

Darso/BKK
Bupati Butur Abu Hasan saat menerima massa aksi yang menuntut Kapus Bone Rombo Dicopot.

BURANGA, BKK- Sekelompok massa mendadak memenuhi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Senin (10/6). Mereka menuntut agar Kepala Puskemas (Kapus) Bone Rombo  Kecamatan Kulisusu, Nani Iskandar, dicopot karena dianggap tak profesional menjalankan tugas.

Koordinator Lapangan (Korlap) massa  aksi Sumly mengatakan, Puskemas Bone Rombo adalah pusat kesehatan tingkat pertama yang mencakup 6 wilayah, 2 kelurahan, dan 4 desa. Olehnya,  puskesmas ini  memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Sebuah puskemas mesti menjadi palang pintu kesehatan masyarakat di sebuah kawasan. Setiap proses promosi, pencegahan, pengobatan terhadap penyakit di masyarakat menjadi tanggung jawab penuh pimpinan puskesmas beserta jajarannya,” ujar Sumly.

Akan tetapi dalam 3 tahun terakhir, lanjutnya, sejak Puskesmas Bone Rombo dipimpin Nani Iskandar, pelayanan kesehatan di bawah standar sehingga menyebabkan manajemen pelayanan tak terkontrol dengan baik. Alasan inilah yang membuat masyarakat menginginkan pemberhentian kapus tersebut agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan dengan semestinya.

Saat menemui massa aksi, Bupati Butur Abu Hasan mengaku laporan tentang kinerja tak profesional Kapus Bone Rombo bukan pertama kalinya mencuat, namun sudah beberapa kali.

Abu Hasan menerangkan, Nani Iskandar saat ini tengah diperiksa panitia khusus yang dibentuk  oleh Inspektorat Butur. Hasilnya akan menjadi dasar dan pegangan kuat pemerintah secara formal untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai kapus.

Abu Hasan juga mengaku  mengapresiasi perhatian dari masyarakat yang langsung melaporkan pelayanan pemerintah yang tidak maksimal itu. Hasil pengamatan langsung maupun tidak langsung dari kelompok masyarakat ini, tentu akan menjadi instrumen penguat hasil pemeriksaan dari inspektorat.

“Sebentar saya akan panggil Inspektur Inspektorat Butur untuk saya dengarkan langsung. Kalau tidak ada laporan tertulis saya minta lisannya,” katanya.

Terkait beberapa hal yang menunjang prinsip-prinsip kerja puskesmas, orang nomor satu di Butur ini berjanji akan membenahi secara optimal seluruh puskemas yang ada di wilayah pemerintahannya. Sebisa mungkin seluruh puskesmas terakreditasi agar memiliki standar yang layak seperti halnya di rumah sakit.

“Saya minta adik-adik (massa aksi, red) bersabar, apa yang menjadi aspirasinya sudah ada di meja. Pun begitu, kita harus selaraskan dengan laporan inspektorat yang sudah bekerja selama kurang lebih 2 bulan agar pemberhentian yang bersangkutan benar-benar sesuai aturan dan bukan karena dendam tapi betul-betul lahir dari keputusan obyektif atas dasar kepentingan masyarakat,” terang Abu Hasan. (r5/nur)

To Top