Headline

UHO Beber Alasan Mengapa Rektor Tidak Hadiri Hearing DPRD Sultra

Nur Arafah. (SUMARDIN/BKK)

KENDARI, BKK- Pihak Universitas Halu Oleo (UHO) menyatakan tidak etis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memanggil Rektor UHO untuk di-hearing, menyusul adanya keluhan mahasiswa soal tingginya uang kuliah tunggal (UKT) yang diterapkan perguruan tinggi ini, sehingga memberatkan mahasiswa.

Hal ini dikatakan Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan, Dr Nur Arafah, sekaligus menjawab mengapa Rektor UHO tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) yang sedianya digelar DPRD Sultra pada Selasa (14/5).

Sebaliknya, pihak UHO menagih tanggung jawab DPRD Sultra dalam hal membantu mahasiswa dalam bentuk, misalnya, menyiapkan beasiswa daerah.

“Untuk pemda (pemerintah daerah) dan DPR sendiri di mana tanggung jawabnya? Sehingga, tidak etis kayaknya memanggil Rektor UHO yang sudah berbuat lebih untuk mahasiswa UHO dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (PT) dengan beasiswa yang diberikan,” ujarnya, Selasa (14/5).

Dr Nur Arafah melanjutkan, secara substansi, DPRD Sultra ini terkesan lepas tangan atas kewajibannya.

“Berkait UKT, seharusnya DPR sendiri harus membantu mahasiswa menyiapkan beasiswa daerah. Karena, beasiswa daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah (pemda), bukan malah beasiswa Sultra dibawa ke luar daerah Sultra, yang diperuntukan kepada mahasiswa Sultra yang kuliah di universitas di provinsi lain,” tohoknya.

“Padahal, untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu membayar UKT, UHO sudah menyalurkan beasiswa kepada 9.353 orang dengan total anggaran lebih dari Rp90 miliar, dan beasiswa lainnya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata UHO kepada mahasiswa,” sambungnya.

Selain itu, masih kata dia, UHO sendiri juga telah berkerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten di Sultra untuk menyalurkan beasiswa putra-putri daerah.

“UHO sendiri sebenarnya menerapkan UKT itu berdasarkan kemampuan orang tuanya. Ada 8 kriteria yang dipilih mahasiswa untuk menentukan besaran UKT yang disanggupi, sehingga tidak ada alasan lagi. Dan, itu tidak ada pemaksaan kepada mahasiswa,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut Dr Nur Arafah, jikalau dewan membutuhkan penjelasan, dipersilakan datang langsung ke UHO.

Selain menyoal DPRD Sultra, Nur Arafah juga menanggapi sikap mahasiswa yang pergi menyuarakan keluh-kesahnya di gedung wakil rakyat.

“Berdasarkan rapat yang sudah dilakukan, apabila ada mahasiswa yang tidak bisa menyanggupi pembayaran UKT agar didata dan dicarikan solusinya. Bukan, berteriak dan mengeluh di luar kampus,” ujarnya.

“Kita khawatir persoalan ini hanya satu kasus saja, yang kemudian di-blow up. Seharusnya dikomunikasikan dengan baik, sehingga DPR sebagai perwakilan rakyat agar turun reses di UHO guna meminta penjelasan di kampus,” pungkasnya. (cr1/iis)

To Top