Beranda

Ali Mazi: Pencabutan Tidak Mudah, Kalau Digugat, Benjol Saya

Ali Mazi. (FOTO:FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah meneken pencabutan 9 dari 15 izin usaha pertambangan di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Sehingga, kini tersisa 6 IUP yang masih dituntut masyarakat Wawanii untuk dicabut.

Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, pencabutan 6 IUP itu bukanlah hal mudah. Karena bisa berakhir pada gugatan perdata jika pemprov melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur.

“Karena sebenarnya mecabut IUP tidak mudah, kita juga bisa dituntut perdata,” ujarnya saat ditemui di Pelataran Eks MTQ Kendari, Minggu (14/4).

Ali Mazi mengaku, penandatangan 9 IUP sebelumnya meruapakan langkah yang berani. Karena, jika salah satu dari pemilik IUP menggugat maka dirinya harus bertanggung jawab atas keputusan sudah dikeluarkan.

“Dan memamg itu terlalu berani juga saya. Karena kapan salah seorang gugat saya, yah benjol juga saya,” kelakarnya.

Ditambahkan, dalam pencabutan IUP di Wawonii, selain melibatkan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, pihaknya juga akan mengordinasikan pencabutan IUP ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali mazi mengaku, dalam pencabutan IUP tersebut, ada konsekuensi hukum yang akan ditanggu pemprov. Oleh kerena itu, dirinya tidak pernah mengatakan bahwa IUP itu gampang dicabut.

“Dan soal demo, itu permintaan aspirasi masyarakat, tetapi untuk pemaksaan kehendak itu ndak boleh. Karena IUP ini sudah terbit sebelum saya. Nah kemudian kita dipaksakan untuk harus begini (cabut), kan kurang pas juga,” ucapnya.

Kendati demikian, dirinya akan tetap berupaya agar keinginan masyarakat Wawonii bisa tercapai. Dan, hasilnya sudah diteken pencabutan 9 IUP.

“Karena menurut informasi yang saya terima dari dinas pertambangan, semua sudah CnC (clean and clear),” ucap orang nomor 1 di Sultra ini.

Lebih lanjut, Ali Mazi mengtakan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan peninjauan lokasi tambang.

“Tim ini melibatkan masyarakat Wawonii, universitas, dan pakar hukum untuk melakukan kajian-kajian. Sehingga, dalam melakukan keputusan tidak salah,” pungkasnya. (p3/man)

To Top