Pendidikan

Wagub Sultra: Plt Kepsek Tidak Boleh Tandatangani Ijazah

Wakil Gubernur Sultra saat memberikan sambutan usai melantik kepala sekolah SMA dan SMK (YUSRIL/BKK)

KENDARI, BKK – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara  (Sultra) Lukman Abunawas menegaskan kepada Pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah (kepsek), agar tidak menandatangani ijazah siswa siswi yang baru saja lulus, khususnya di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA-SMK) di Sultra.

“Plt Kepsek tidak diperbolehkan menandatangani ijazah, karena mereka tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali Kepsek yang sudah definitif,” tegas Lukman, di sela-sela pelantikan kepsek SMA dan SMK se-Sultra, bertempat di ruang Pola Bahteramas kantor Gubernur Sultra, Senin (25/3).

Selain itu, lanjut dia, Kepsek juga tidak diperbolehkan menandatangani dokumen keuangan anggaran di sekolah. Karena, jelas dia, menurut BPK (badan pemeriksa keuangan) bahwa Plt tidak memiliki kekuatan hukum yang formal, untuk mempertanggungjawabkan keuangan anggaran di sekolah itu.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami langsung melaksanakan pelantikan Kepsek defenitif sebanyak 43 orang. Dengan begitu, program-program yang ada di sekolah tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

Kepsek juga, lanjut dia, harus jujur dan betul-betul menjalankan tugas secara ikhlas, agar sekolah yang dipimpinnya bisa berkembang, yang nantinya akan menciptakan generasi-generasi mudah yang berprestasi.

Kepsek juga, masih kata dia, harus mampu membangkitkan semangat kerja dan bisa memotivasi guru-guru di sekolah itu, karena salah satu indikator pemimpin yang baik, ketika dia mengakhiri masa jabatannya sebagai kepsek banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkannya.

“Untuk itu, saya berharap kepada seluruh kepala sekolah khusunya SMA dan SMK, agar dapat mempertangungjabkan jabatan yang sudah diberikan. Sehingga, dunia pendidikan kita bisa lebih baik lagi kedepanya,” pungkasnya. (cr2/r2)

.

ARSIP

To Top