Beranda

RARE Indonesia dan Pemprov Sultra Kerja Sama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Direktur kebijakan RARE Indonesia Arwandrija Rukma Bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo. (FOTO:FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- RARE Indonesia membangun kerja sama dengan Pemenrintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir.

RARE yang merukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konservasi Internasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat berkunjung ke Sultra. Kunjungan ke Sultra ini dilakukan tim RARE Indonesia, Rabu (20/3).

Kunjungan ini untuk memantapkan perencanaan waktu kegiatan lokakarya yang direnanakan dilaksanakan pada April 2019.

Direktur Kebijakan RAE Indonesia Arwandrija Rukma mengatakan, dukungan RARE kepada Pemprov Sultra dalam pembangunan perikanan skala kecil berkelanjutan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas nelayan kecil. Sehingga, dapat mengubah perilaku masyarakat  menuju adobsi praktik-praktik perikanan yang ramah lingkungan.

“Jadi, adanya lokakarya yang akan dilaksanakan nanti tentang bagaiman penggunaan dana desa di desa-desa pesisir, sehingga dalam lokakarya dapat dilihat bagaimana peluang dan tantangan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang terkait kelautan dan perikanan di desa pesisir,” katanya.

Arwandrija menjelaskan, dalam kegiatan tersebut juga akan dibahas pelestarian sumber daya ikan, lingkungan laut, serta perubahan perilaku nelayan. Sehingga, nelayan bisa melakukan penangkapan ikan secara ramah lingkungan.

“Selain itu, diharapkan dari segi produksi lebih baik, jumlah tangkapan lebih ditingkatkan, pengolahan produk perikanannya juga bisa dilakukan dengan baik. Sehingga ujung-ujungnya adalah kemajuan ekonomi masyarakat desa pesisir. Dan bentuk partisipasi RARE dengan Pemprov Sultra sudah sejak awal dilakukan,” bebernya.

Masih kata Arwandrija, pengelolaan akses area perikanan  (PAAP) yang dilakukan dalam penetapan rencana pengelolaan perikanan skala kecil daerah (RPPSKD) terdiri dari 15 desa terpilih yang menjadi temapt pelaksanaan lokakarya. Terdiri dari 5 di Kabupaten Konsel dan ada 10 desa di Kabupaten Wakatobi.

“Jadi, d5 Desa ini telah menjalankan program PAAP tapi optimalisasi penggunaan dana desanya memang belum dibantu. Tapi, kita coba ajak kepala desa dan para nelayan dari desa-desa itu supaya ikut lokakarya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nanti tindak lanjutnya setelah lokakarya akan ada panduan yang disempurnakan, mekanisme yang bisa memudahkan masyarakat pesisir mengakses dana desa untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra Askabul Kijo mengatakan, potensi besar yang ada di Sultra adalah sektor kelautan dan perikanan. Karena, itu DKP dituntut membangun jejaring kerja dari semua unsur termasuk dari RARE untuk membantu mewujudkan visi pengelolaan perikanan skala kecil, yang lestari dan produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir Sultra.

“Ddalam rangka mengoptimalkan semua potensi ini, kita akan mencari semua dukungan kebijakan, sekaligus anggaran agar bisa mengembangakan seluruh potensi dan aspek kelestarian lingkungan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sultra Tasman Taewa mengaku, sangat mendukung kegiatan ini.

“Sebab dalam pendekatannya DPMD lebih dekat dengan masyarakat desa, namun dalam program peningkatan produksi nelayan adalah tupoksi DKP. Insya Allah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir kita akan upayakan koordinasi dengan kabupaten,” pungkasnya. (p3/man)

.

ARSIP

To Top