Kasuistika

Pengumuman Revisi Jilid II Hasil Seleksi CPNS Busel Dianggap Cacat Hukum

BATAUGA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) telah mengeluarkan pengumuman revisi Jilid II hasil CPNS Busel yang membatalkan pengumuman revisi Jilid I. Namun, proses seleksi yang diduga bermasalah sejak awal itu, masih menuai masalah.

Diketahui, pengumuman revisi jilid II yang dikeluarkan 28 Februari lalu telah menggugurkan satu peserta seleksi CPNS atas nama Ningsih Sry Handayani. Peserta  yang tes di formasi perawat ahli pratama pada UPTD Puskesmas Wilayah Kadatua ini, digeser oleh peserta CPNS atas nama Maston.

Namun, Maston adalah peserta yang memiliki nilai SKD – SKB lebih rendah dibanding dengan Nigsih. Hanya karena dengan alasan sebagai putra daerah yang bertugas di wilayah terluar, Maston ditetapkan untuk mengganti posisi Ningsih.

Hasil revisi jilid dua yang diterbitkan oleh BKN RI melalui usulan Bupati Buton Selatan itu pun dinilai cacat hukum. Dedi Ferianto SH selaku kuasa hukum Ningsih menyebutkan, pergantian kliennya sebagai peserta CPNS yang lolos seleksi itu merupakan bentuk ketidakadilan.

“Tindakan revisi ulang tersebut diduga cacat hukum, oleh karena revisi ulang didasarkan pada surat baru dari Kemenkes RI unit PPSDM  mengenai kategori puskesmas terpencil/sangat terpencil yang terbit pada tanggal 27 Februari 2019 sedangkan pengumuman hasil seleksi revisi jilid 1 sudah terbit pada  18 Februari 2019. Oleh karenannya berdasarkan asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut) surat baru tersebut tidak dapat digunakan untuk merubah kembali pengumuman revisi seleksi CPNS Kabupaten Buton Selatan sebelumnya. Menjadi keganjilan kenapa surat Kemenkes RI itu baru terbit pada saat pengumuman seleksi hasil CPNS sudah selesai,” ungkap Dedi.

Dikatakannya, sebelumnya Ningsih yang kini menjadi korban kecurangan seleksi CPNS itu, telah dinyatakan lolos seleksi berdasarkan pengumuman hasil akhir revisi jilid I seleksi CPNS Kabupaten Busel  oleh Kepala BKN RI pada 18 Februari 2019.

Berangkat dari hal tersebut, kata dia,  berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa setelah lulus seleksi, peserta CPNS wajib diusulkan penetapan NIP-nya oleh BKDSDM setempat kepada BKN Kanreg IV Makassar.

“Anehnya dari 20 orang yang diusulkan  penetapan NIP-nya oleh Bupati Buton Selatan selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian), Ningsih Sry Handayani tidak ditetapkan NIP-nya. Setelah diketahui penundaan penetapan NIP atas nama Ningsih Sry Handayani disebabkan adanya pengumuman revisi kembali yang dilakukan oleh Bupati Buton Selatan,” urainya.

Dedi megaku menyayangkan dan mengecam tindakan Pemerintah Busel itu. Menurutnya, tindakan tersebut adalah melanggar hukum dan penzaliman yang nyata kepada Ningsih selaku warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.

“Kami mendesak Bupati Buton selatan selaku PPK untuk melakukan usulan revisi hasil seleksi akhir CPNS kembali, dengan mengakomodir peserta CPNS Buton Selatan atas nama Ningsih Sry Handayani ke BKN Republik Indonesia,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Busel belum  memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang berupaya dilakukan wartawan koran ini belum membuahkan hasil.

Sementara, Maston, peserta CPNS yang telah menggantikan Ningsih mengaku legawa terhadap semua keputusan daerah. Pihaknya berharap semua masalah CPNS ini akan menuai titik terang.

“Saya harap kalau ini dianggap bermasalah yah diproses sesuai jalur hukum hingga akhirnya ada putusan inkrach. Kalau pun kelulusan saya akan dibatalkan saya akan legawa,” ungkap Maston saat dikonfirmasi, Kamis (14/3).

Ia mengaku, meski nilainya lebih rendah dari Ningsih, namun pihaknya diuntungkan kebijakan pemerintah atas penetapan nilai tambah 10 poin kepada putra daerah yang mendaftar di formasi dan berdomisili di daerah tertinggal.

“Jangan salah, Meski nampaknya Keputusan mentri kesehatan yang menetapkan Busel sebagai daerah tertinggal diterbitkan setelah ada pengumuman CPNS, namun jauh sebelumnya Pemerintah Kabupaten Busel melalui Keputusan Bupati nomor 179 tertanggal 18 april 2018, sudah menetapkan Puskesmas Kadatua sebagai fasilitas kesehatan terpencil dan sangat terpencil yang ada di wilayahnya dan itu resmi,” ungkapnya.

Perlu dicatat, lanjut dia, Surat keputusan kepala daerah itu adalah ketentuan final dan diakui oleh negara. (cr3/nur)

.

ARSIP

Copyright © 2019

To Top