Headline

Hitung Mundur Janji Lukman Potong Leher

Lukman Abunawas usai menandatangani petisi yang diajukan warga Pulau Wawonii. Warga memberi deadline 14 hari, Lukman menantang 10 hari tuntas.

Kendari, BKK- Setelah 22 warga luka-luka dan 9 polisi berlumur darah, unjuk rasa warga Pulau Wawonii menolak tambang berbuah happy ending.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyetujui pencabutan 15 izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Wakil Gubernur (Wagub) Lukman Abunawas menggaransi pencabutan izin tambang yang diterbitkannya 13 tahun lalu ketika menjabat Bupati Konawe, ketika Konkep masih menjadi bagian dari Konawe.

Lukman meminta waktu 10 hari untuk mewujudkan janji yang diikrarkan pada Kamis (14/3) saat menghadapi sendirian demonstrasi warga kabupaten yang mekar 2013 itu.

“Dengan ucapan Bismillah, saya menerima tuntutan massa. Terima kasih, Insya Allah kita komitmen paling lama 10 hari tuntas semua,” ucap Lukman di depan massa aksi ketika melakukan penandatangan surat pernyataan bersama demonstran.

Lukman bahkan menyediakan lehernya bila janji itu tidak dipenuhi.

“Saya akan pertaruhkan jabatan saya, jabatan Kadis ESDM, dan jabatan Karo Hukum. Dan, jika tidak dicabut, potong leher kita,” tantang Lukman Abunawas.

Haru Biru Ibu-Ibu

Kebijakan itu disambut haru biru demonstran yang sebagiannya adalah emak-emak yang datang di Kota Kendari sejak Selasa (12/3) menyeberang laut dari Pulau Wawonii. Mereka berpelukan sambil berurai air mata setelah mengetahui perjuangan mereka membuahkan hasil.

Sedianya, demonstrasi jilid 3 ini digelar pada Rabu (13/3), tapi banyak warga yang kelelahan, sehingga ditunda.

Unjuk rasa di kantor gubernur pertama kali dilakukan pada 6 Maret lalu. Demo yang berakhir bentrok dengan aparat itu menyebabkan 22 warga dan mahasiswa dirawat karena luka berat dan ringan.

Demonstran kembali ke kantor gubernur pada Senin (11/3) lalu dalam jumlah ribuan orang terdiri atas mahasiswa dan warga Wawonii. Bentrok kembali pecah, sedikitnya 9 polisi luka-luka.

Gubernur Ali Mazi pada malam harinya menelurkan kebijakan penghentian sementara aktivitas pertambangan, namun itu tidak memuaskan keinginan warga Wawonii.

Terakhir kali, unjuk rasa yang digelar kemarin merupakan klimaks dari perjuangan yang mulai dilakukan sebelum pemekaran pada 2013.

Beberapa orang pernah dipenjara karena perjuangan ini, sewaktu pecah insiden pembakaran alat berat PT Derawan Jaya Mining (DJM) pada 2015 silam. Itulah kontak pertama antara warga dan perusahaan tambang.

Warga kembali terbakar amarah ketika akhir 2018 lalu ketika PT Gema Kreasi Perdana (Harita Group) mulai memasukkan alat beratnya di Konkep, menandai akan dimulainya aktivitas eksploitasi di Rokoroko Raya.

Reaksi kedua inilah yang mengantar warga Wawonii berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra pada 6 Maret, 11 Maret, dan terakhir kali kemarin (14/3).

Mengawal Janji

Jendral lapangan aksi ini, Mando Maskuri, yang tergabung dalam masyarakat Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) menyatakan berterima kasih kepada Lukman Abunawas.

“Saya sebagai Jendral Lapangan sangat berterima kasih kepada Wagub Lukman Abunawas, terutama mewakili masyarakat Wawonii,” ujarnya.

Senada, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (IPPMIK) Muh Arjuna mengatakan, dengan dicabutnya IUP yang ada maka masyarakat bisa mengelola kembali area pertanian mereka yang sebelumnya telah hancur akibat aktivitas pertambangan.

“Yang tadinya mereka bergelut dengan debu dan limbah di mana-mana di area pertanian mereka, lahan hancur akibat aktivitas pertambangan, mungkin dengan keputusan Pak Wagub ini akan menjadi hal yang paling diimpi-impikan oleh masyarakat masyarakat Konkep, utamanya Wawonii,” ucap Arjuna.

Kini, warga Wawonii pulang dengan hati riang gembira dan mulai menghitung mundur dari hari ke-10, sambil mengasah pedang.

“Tentunya kita tidak akan lepas tangan. Kita akan tetap menunggu sesuai perjanjian. Di kertas perjanjian kan jelas,” tegas Arjuna. (p2-p3-p1/iis)

To Top