Headline

Rokmini

Lukman Abunawas Menabur Angin, AMAN yang Menuai Badai

Wakil Gubernur Lukman Abunawas (LA) tidak pantas menutup mata. Ada peran dia dalam Polemik tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Lukman tidak menyangka kebijakannya di masa silam ketika menjadi bupati bakal menjadi masalah. Dan 11 tahun kemudian, segelintir orang yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu adalah dirinya. Masalah yang diciptakannya sendiri. Apakah ini yang dimaksud pameo terkenal itu: “Siapa menabur angin, dia menuai badai”?

Menolak Tambang Jauh Sebelum Otonom

Langara, BKK- Gerakan menolak tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sudah dimulai sebelum mekar dari Kabupaten Konawe pada 2013. Muncul dari kegelisahan-kegelisahan masyarakat di akar rumput atas diterbitkannya 15 izin usaha pertambangan (IUP) di atas pulau kecil yang luas daratannya hanya 867 kilometer persegi.

Warga Wawonii, Mando Maskuri menuturkan, seperti bola salju, gerakan ini makin lama makin meluas.

Terutama setelah kalangan terpelajar dari mereka yang berstatus mahasiswa, turut membantu menyuarakan dengan kalimat yang lebih baik dan terstruktur.

Koalisi ini mengkristal sehingga melahirkan Persatuan Masyarakat dan Mahasiswa Wawonii (PMMW).

Di sisi lain, ada tangan tak terlihat merekrut masyarakat setempat untuk melawan kampanye menolak tambang. Masyarakat terpolarisasi jadi dua kubu pro dan kontra.

Gerakan menolak tambang semakin menguat setelah otonomi.

Terutama ketika salah satu dari 11 perusahaan tambang pemegang IUP, PT Derawan Jaya Mining, mulai melakukan eksploitasi pada 2015 di Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara.

Masyarakat membakar salah satu alat beratnya sebagai bentuk protes.

Masyarakat kembali bereaksi pada akhir 2018 ketika PT Gema Kreasi Perdana (Harita Group) mulai memasukkan alat beratnya di Konkep, menandai akan dimulainya aktivitas eksploitasi di Rokoroko Raya.

Reaksi kedua inilah yang mengantar warga Wawonii berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra pada 6 Maret 2019 lalu, demo yang berakhir dengan kekerasan aparat, menyebabkan sedikitnya 22 warga terluka. (r4/iis)

Goresan Pena Lukman Abunawas

Kendari, BKK- Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) Saharuddin menyebut ada 15 IUP yang terbit di Konkep. Namun, yang ributkan masyarakat hanya 13.

Dari jumlah itu, 7 tambang mineral, sisanya tambang batu dan pasir. Dibeberkan, IUP ini dikeluarkan pada 2007-2008.

Data yang dipegang Walhi mencatat, luas daratan Wawonii 73.992 hektare. Luas lahan yang diduduki 11 perusahaan tambang pemegang 15 IUP adalah 23.373 hektare.

Itu berarti tambang mengarsir sepertiga daratan pulau itu, sebesar 32%.

Perusahaan tambang mengaveling Pulau Wawonii sejak daerah berlimpah air terjun dan pantai eksotik ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Konawe, sebelum mekar menjadi daerah otonomi pada April 2013.

Saharuddin menyebutkan, izin-izin tambang itu diteken dan terbit di era Bupati Konawe dijabat Lukman Abunawas yang kini Wakil Gubernur Sultra berpasangan dengan Ali Mazi. Lukman memerintah dua periode sejak 2003 hingga Juni 2013.

“IUP ini dikeluarkan pada 2007-2008. Saat itu, Wawonii masih menjadi bagian dari Kabupaten Konawe yang dipimpin Lukman Abunawas,” ujarnya.

Berbagai laporan mengungkapkan, 6 bulan setelah era Lukman Abunawas usai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah membuat gebrakan melarang ekspor mineral mentah, terhitung sejak 12 Januari 2014 pukul 00.00 WIB.

Kebijakan ini serta-merta membuat geliat pertambangan di Sultra mati suri.

Dan Lukman Abunawas menjadi salah satu bupati yang beruntung karena di era setelah dia, kewenangannya bupati menerbitkan izin pertambangan dicabut dan dikembalikan pada pemerintah pusat.

Kebijakan ini dimulai sejak Oktober 2016 persis ketika diberlakukannya secara resmi Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih izin tambang dari tangan pemerintah kabupaten. (r4-man/iis)

Bola Sekarang di Tangan AMAN

Kendari, BKK- Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) mendukung pencabutan izin tambang, begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kini tinggal menunggu langkah konkret pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Bupati Konkep Amrullah ketika demonstrasi akbar 27 September terjadi, segera menerbitkan surat rekomendasi ke Gubernur Sultra beberapa hari kemudian.

Surat Bupati Konkep bernomor 337/1454/2018 tentang Tindak Lanjut Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tertanggal 2 Oktober 2018.

“Ini sudah ada surat rekomendasi pencabutan IUP yang bakal ditembuskan di provinsi dalam hal ini dinas pertambangan provinsi. Saya juga siap mengaspirasikan ke pemerintah pusat atau provinsi,” ucap Bupati Konkep Amrullah, ketika menjamu demonstran pada 2 Oktober 2018.

Bupati Amrullah berharap agar aspasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan Gubernur Ali Mazi.

Setelah memperoleh dukungan bupati, PMMW kemudian menyeberang ke Kendari mengawal rekomendasi bupati.

Di Kendari, PMMW bergabung dengan sejumlah elemen yang sejalan kemudian membentuk Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW). Mando Maskuri ditunjuk sebagai presidiumnya.

Mereka datang meminta penguatan DPRD Sultra. DPRD kemudian membuat pansus.

Pimpinan Pansus, Suwandi Andi dengan tegas mengatakan, Konkep sangat tidak layak dimasuki investor tambang. Yang cocok untuk dikembangkan kata dia, hanyalah sektor perikanan, pertanian dan pariwisata.

Olehnya itu, kata dia, barang siapa yang melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Konkep maka itu adalah pidana.

“Kami dari Pansus Penertiban Pertambangan DPRD Sultra setuju untuk menindaklanjuti surat Bupati Konkep Nomor 337/1454/2018 kepada Gubernur Sultra untuk pencabutan IUP yang ada di Konkep,” tegasnya Suwandi Andi.

Usai mengantongi dukungan DPRD Sultra, pada 6 Maret 2019 masyarakat Wawonii menagih sikap Gubernur Ali Mazi di kantornya.

Tindakan aparat yang terlalu reaktif dan represif mengawal demonstrasi mengubah saluran demokrasi jadi panggung anarki. Sedikitnya 22 warga luka-luka dalam insiden pembubaran paksa. (p1/iis)

.

ARSIP

Copyright © 2019

To Top