Headline

Polda Sultra Bentuk Tim Investigasi Usut Polisi yang Langgar SOP

Kompol Agus Mulyadi (tengah) mendampingi Kombespol Hartoyo (Kanan) dan AKBP Agoeng Kurniawan (Kiri). (SUHARDIMAN/BKK)

KENDARI, BKK– Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan telah membentuk tim investigasi guna melakukan penyelidikan pada aparat kepolisian yang melanggar SOP (standar operasional prosedur) pengamanan, saat terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat dalam unjuk rasa warga Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menolak pertambangan, Rabu (6/3) lalu.

Dalam konferensi pers, Kepala Subbidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Agus Mulyadi menerangkan, aksi yang dilakukan oleh massa yang mengatas nama dirinya Front Masyarakat dan Mahasiswa Konkep dimulai sekira pukul 09.00 Wita dari Kantor KNPI menuju kantor gubernur.

Agus Mulyadi dalam keterangan pers di Ruang Media Center Mapolda Sultra itu didampingi Kasubbid Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kompol Dolfi Kumaseh.

“Aksi tersebut dihalau oleh pihak keamanan di perempatan kantor gubernur, namun karena jumlah cukup banyak, kurang lebih 300 orang, sehingga mereka menembus pengamanan tersebut,” lanjut Agus.

Yang melakukan pengamanan saat itu dari pihak kepolisian dan aparat satuan polisi pamong praja (satpol PP).

Setelah menembus pengamanan tersebut, sambung Agus, massa melakukan aksinya di depan kantor gubernur di mana massa bermaksud bertemu Gubernur Ali Mazi.

“Saat itu massa diterima oleh Plt Kepala Dinas ESDM Sultra dan Kapolres Kendari. Namun, karena tidak menemui titik terang, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi dan satpol PP yang mengamankan saat itu,” terang Agus.

Agus menyebutkan, Kapolda Sultra Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol) Iriyanto SIK menyesalkan kejadian tersebut.

Nantinya, kata dia, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sultra membentuk tim untuk melakukan penyelidikan atas oknum polisi yang melakukan pengamanan di luar SOP.

“Propam sementara melakukan penyelidikan. Jika ditemukan anggota polisi menyalahi aturan, diproses,” kata Agus.

Polda juga menyinggung soal izin aksi. Agus mengatakan, pihaknya dalam hal ini menerima pemberitahuan akan adanya aksi tersebut, namun pihaknya tidak mengizinkan aksi itu dan mengimbau agar unjuk rasa itu tidak dilakukan.

“Sebelum dikeluarkan izin dilakukan penyelidikan. Dan yang melakukan itu adalah pihak intelijen. Jika ada indikasi demo tersebut berujung pada kerusuhan, biasanya tidak diberi izin,” terang Agus.

Kepala Bidpropam Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agoeng Kurniawan membenarkan, pihaknya sudah membentuk tim investigasi.

Agoeng menyebutkan, tim tersebut sudah mulai bekerja. Ia juga menyebutkan, pihaknya membuka ruang jika ada masyarakat atau korban yang melaporkan adanya aparat polisi yang melakukan pelanggaran saat pengamanan tersebut.

“Silakan lapor, maka akan kami tindak lanjuti. Dan, anggota yang bersangkutan jika bersalah akan kami beris sanksi,” pungkasnya. (p2/iis)

To Top