Headline

Jakarta Beri Sinyal Tambang di Konkep Tutup

Abdul Halim. (HUSAIN/BKK)

LANGARA, BKK- Sepertinya, doa masyarakat Wawonii berhasil mengetuk pintu langit. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dihentikan sementara.

Permintaan ini dicetuskan pada Jumat (8/3) di Jakarta, dalam rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konkep bersama pihak Kementerian ATR/BPN.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep Ir Abdul Halim MSi yang mengikuti rapat tersebut mengungkapkan itu kepada wartawan, melalui telepon selulernya (ponsel).

RTRW Konkep sementara difinalkan. Meskipun belum lagi ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep, namun ada pesan kuat dari Kementerian ATR/BPN ketika menyatakan tidak ada ruang untuk eksploitasi tambang di Pulau Wawonii.

“Pihak kementerian telah mengeluarkan surat rekomendasi agar RTRW dilanjutkan prosesnya tanpa kawasan pertambangan,” beber Abdul Halim dari balik telepon, kemarin.

Dijelaskan, masih ada tiga tahapan sebelum RTRW Konawe final, yaitu persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN kemudian evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara, dan setelah itu penetapan Perda RTRW oleh DPRD Konkep.

Selain mengeluarkan rekomendasi itu, mantan Sekretaris Bappeda Wakatobi ini melanjutkan, pihak Kementerian ATR/BPN melalui bagian hukumnya meminta, agar aktivitas perusahaan tambang di Pulau Wawonii dihentikan sementara sampai proses penyelesaian RTRW Konkep dinyatakan selesai.

“Sesuai pernyataan bagian hukum Kementerian ATR saat kami rapat, selama proses penyelesaian RTRW, semua aktivitas perusahaan pertambangan di Konawe Kepulauan harus dihentikan,” jelasnya.

Abdul Halim kembali menjelaskan, ada tiga alasan kenapa RTRW Konkep tidak dimasukkan kawasan pertambangan di dalamnya, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, asas manfaat, serta adanya penolakan masyarakat.

Menurut Abdul Halim, Pemprov Sultra sebenarnya menyarankan untuk memasukkan kawasan pertambangan.

“Tapi (kebijakan) itu tidak kuat, karena dalam RTRW provinsi tidak menyebutkan bahwa Pulau Wawonii masuk kawasan pertambangan. Itu hanya terdapat pada lampiran RTRW Sultra. Jadi, itu tidak kuat,” tegasnya.

Melewati tiga tahapan lagi proses penyelesaian RTRW Konkep, Abdul Halim meminta dukungan doa masyarakat Wawonii agar dalam RTRW Konkep tidak terkaveling ruang untuk pertambangan.

“Sekarang tinggal berdoa, mudah-mudahan sampai tahap penetapan. Dalam RTRW kita tidak ada ruang sama sekali untuk pertambangan di Wawonii. Mari kita sama-sama berdoa semoga kita dalam lindungan Allah SWT,” ucapnya. (r4/iis)

To Top