Headline

Gubernur Akan Menggelar Rapat dengan Tokoh Masyarakat Wawonii

Kendari, BKK- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dilaporkan akan menggelar rapat dalam waktu dekat membahas masalah tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe kepulauan (Konkep).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra Kusnadi mengungkapkan, Jumat (8/3), berkait unjuk rasa berdarah pada Rabu (6/3) lalu, dalam waktu dekat Gubernur Ali Mazi akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati yang mempunyai pertambangan di wilayahnya, serta tokoh masyarakat Konkep.

“Kemudian juga OPD (organisasi perangkat daerah) yang terkait, baik dari dinas pertambangan, bappeda-nya, kemudian dinas lingkungan hidup (LHK), akan Pak Gubernur mengundang untuk membicarakan pascakericuhan,” ungkap Kusnadi, saat ditemui di ruang kerjanya.

Ali Mazi, terang dia, masih berada di Jakarta dan baru akan kembali pada Minggu (10/3) nanti.

Diketahui, bentrok yang terjadi Rabu (6/3) melibatkan warga Wawonii dengan aparat kepolisian bersama polisi pamong praja (Pol PP), saat warga berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra menuntut penghapusan aktivitas pertambangan di kabupaten yang mekar 2013 lalu.

Sedikitnya 22 orang luka, berat dan ringan, akibat insiden yang dipicu pembubaran paksa demonstrasi oleh petugas kepolisian. Banyak emak-emak dan nenek-nenek pingsan karena serangan gas air mata serta tembakan meriam air.

15 IUP Dikuasai 11 Perusahaan Tambang

Koordinator aksi, Mando Maskuri mengungkapkan dalam orasinya, Pulau Wawonii merupakan daerah otonomi baru yang mekar pada 2013 dari Kabupaten Konawe. Menurut data yang dia pegang, ada 15 IUP yang masih aktif, diterbitkan mulai dari 2007 sampai 2013.

“Ada beberapa IUP yang diterbitkan Lukman Abunawas yang pada masa itu masih menjabat Bupati Konawe. Jenis bahan galian yang mendapatkan izin ada dua yakni nikel dan kromit,” bebernya melalui pengeras suara, saat berorasi.

Mando membeberkan, perusahaan yang memiliki IUP di Konkep, yakni PT Cipta Puri Sejahtera, PT Hasta Karya Megacipta, PT Investa Kreasi Abadi, PT Gema Kreasi Perdana, PT Natanya Mitra Energi, PT Derawan Berjaya Mining, PT Bumi Konawe Mining, PT Kimco Citra Mandiri, PT Alotama Karya, PT Konawe Bakti Pratama, dan PT Pasir Berjaya Mining

Wilayah yahng diarsir IUP pertambangan ada 6 kecamatan, yakni Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii selatan, Wawonil Timur, Wawoni Utara, dan Wawonii Tenggara.

Total luas lahan izin IUP seluas 23.373 hektare (ha) atau 32,08% dari total luas daratan Konkep seluas 73.992 ha.

Dikatakan, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau kecil kurang dari 2.000 kilometer (km) dilarang melakukan penambagan pasir dan mineral pada wilayah teknis, ekologis sosial, dan budaya yang akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan masyarakat.

Mando menambahkan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sultra Tahun 2014 pasal 39 bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan tidak diperuntukkan pertambangan, melainkan untuk kawasan pertanian dan perikanan.

“Kalau pertambangan terjadi maka beberapa sektor potensial, seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata akan hilang,” tandasnya. (p3/iis)

To Top