Lingkar Sultra

Ratusan Hektar HPT di Kolut Beralih Fungsi Jadi Perkebunan

(Foto,MANSIRAL/BERITA KOTA KENDARI)
Kepala UPTD Kehutanan Kolut, Sudaryono

Kawasan HPT berada di pinggir jalan Trans Sulawesi yang akan beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan.

 

LASUSUA, BKK – Ratusan hektar hutan yang masuk dalam status kawasan hutan pengunaan terbatas (HPT) yang ada di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten  Kolaka Utara (Kolut) beralih fungsi menjadi lahan perkebunan masyarakat. Namun demikian, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara (Sultra) terkesan lakukan pembiaran

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XVI Patampanua, Sudaryono mengatakan, sejumlah HPT yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan cengkeh dan merica telah lama dilakukan masyarakat setempat, sebelum kewenangan dinas kehutanan di kabupaten diambil alih provinsi.

Diakui Sudaryono, meskipun berada di pinggir jalan Trans Sulawesi, namun upaya untuk mencegah terjadinya perambahan di kawasan PHK tersebut terkendala dengan masih kurangnya personil di unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

“Di sini kami masih berjumlah 10 orang dan tidak memiliki aset dan sarana prasarana yang bisa mendukung kegiatan personel kehutanan. Ini saja kantor UPTD bekas gudang yang dipinjamkan Pemda Kolut,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, HPT yang berada di Desa Puncak Monapa dan Desa Sulaho Kecamatan Lasusua, banyak dikelola oknum. Bahkan tanaman merica atau lada mereka sudah menghasilkan.

Sudaryono mengungkapkan, yang melakukan perambahan di kawasan HPT ada oknum. Petugas kehutanan tidak dapat melakukan tindakan pelarangan, sebab oknum-oknum ini juga mengetahui bahwa tanah yang mereka kelola menjadi perkebunan masih berstatus kawasan HPT.

“Kami hanya dapat memberikan himbauan agar tidak lagi melakukan perambahan di dalam kawasan HPT. Oknum ini mengetahui kalau statusnya masuh kawasan HPT,” jelas Sudaryono tanpa menyebutkan nama istansi oknum tersebut.

Saat ini lanjut Sudaryono, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusi terhadap kawasan HPT yang telah dirambah. Hasilnya kawasan yang sudah dirambah diarahkan pada perhutanan sosial.

“Yang sudah membuka kawasan diarahkan untuk menjadi perhutanan sosial yang akan dimohonkan ijinnya pembentukan kelompok tani dan berapa luasanya. Untuk diberikan akses ijin pengelolaan yang berjangka 45 tahun,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono mengharapkan, masyarakat yang telah melakukan perambahan hutan, untuk tidak lagi menambah luas area kawasan yang dikelola. (r6/nur)

.

ARSIP

Copyright © 2019

To Top