Beranda

Saemu Alwi: Jadi Jangan Usir TKA Tanpa Alasan Jelas

Saemu Alwi. (FOTO:MITA/BKK)

KENDARI, BKK – Maraknya aksi protes tentang keberadaan tenaga kerja asing (TKA), membuat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulawesi Tenggara (Sultra) Saemu Alwi angkat bicara.

Apalagi, aksi protes itu ditujukan ke Disnakertrans Sultra, langkaha itu kurang tepat. Pasalnya, TKA merupakan regulasi diatur Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

“Rata-rata mereka datang demo di dinasketrans soal tenaga kerja, padahal yang mengatur TKA itu kan dari kementrian. Kita di provinsi tugasnya adalah mengawasi TKA yang ada di daerah ini, agar sesuai dengan koridor kerja yang mereka lakukan,” terang Saemu saat ditemui di ruanga kerjanya, Selasa (14/2).

Mengenai wacana pengusiran TKA dari Bumi Anoa, Saemu menyebut, pengusiran TKA harus ada alasan yang jelas. Sebab, TKA yang bekerja di Indonesia, utamanya di Sultra telah membayar kompensasi kepada negara sebesar US$ 100 per orang setiap bulan melalui perusahaan yang mempekerjakan mereka.

“Apa masalahnya mau mengusir TKA? TKA itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Perpres Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kompensasi TKA yang dibayarkan langsung perusahaan,” jelasnya.

Saemu memaparkan, kompensasi TKA dibayarkan langsung ke pusat saat perusahaan yang bersangkutan mengurus atau meminta rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Setelah itu, keluarlah izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

“Jadi, kalau perusahaan merekrut TKA, mereka bayar kompensasi ke pusat. Itu yang harus dibayarkan. Nanti ketika memperpanjang, juga membayar sebesar itu,” katanya.

” Jadi, jangan asal usir saja. Mereka bekerja di Indonesia ada Undang-Undang yang mengaturnya,” tambah Saemu.

Diketahui per Desember 2018, jumlah TKA di Sultra 2.766. Tersebar di 8 kabupaten yaitu Konawe, Bombana, Wakatobi, Kota Baubau, dan Kabupaten Konawe Utara. TKA didominasi China, Rusia, dan Malaysia. (p1/man)

To Top