Lingkar Sultra

Pemkab Konawe Belum Siap Gaji PPPK

Elizon Zainal Ahudin

UNAAHA, BKK- Polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah kabupaten/ kota masih terus bergulir. Persoalan umumnya yakni beberapa daerah  belum siap melaksanakannnya, lantaran terkendala anggaran untuk membayarkan gaji.

Hal itu juga menjadi kendala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe hingga belum siap merekrut PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Elizon Zainal Ahudin mengakui,  rencana perekrutan PPPK yang  merupakan program nasional tersebut adalah hal positif. Hanya saja, perencanaanya terlalu dini sehingga daerah sulit mengimbanginya.

“Bukan kami tidak mendukung kegiatan ini. Hanya saja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sudah berjalan. Seharusnya PPPK ini direncanakan sebelum masuk APBD 2019 , sehingga kami bisa merencanakannya dalam  pos anggaran kami. Jadi sekarang tidak perlu kita bicara jauh soal gaji dulu. Paling tidak untuk anggaran proses perekrutannya mau ambil dari mana?,” tutur Elizon, saat ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu.

Namun demikian, aku dia, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi pemerintah pusat mengenai proses perekrutan PPPK ini. Utamanya terkait anggaran yang mesti ditanggung masing-masing daerah.

“Intinya daerah saat ini masih menunggu hasil koordinasi menpan dengan kemenkeu. Yang kami harapkan secara nasional itu harus ada subsidi anggaran dari pusat,” paparnya.

Dijelaskannya, program PPPK in ini diperuntukkan khusus bagi eks honorer kategori dua (K2) yang terdaftar namanya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia (RI). Utamanya yang pernah mengikuti seleksi CPNS pada 2013 lalu namun tidak lulus.

Sesuai keputusan kemenpan, perekrutan PPPK akan dilaksanakan dua tahap. Tahap  pertama dilaksanakan pada Februari 2019 ini, di mana kualifikasi jurusan lebih kepada jurusan fungsional yakni guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Kemudian, setelah Pemilu 2019 tepatnya pada Mei akan dilanjutkan dengan perkrutan khusus untuk jurusan tekhnis.

“Proses perkerutannya tidak ada bedanya dengan seleksi CPNSD baru-bari ini dengan menggunakan sistem CAT dan meski sudah terdata di kemenpan, tetap akan dilakukan  tahapan pemberkasan,” jelasnya.

Elizon sendiri belum mau menyebutkan kuota PPPK untuk Konawe. Sebab, akunya, saat ini pihaknya  masih berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas pertanian untuk mendata kuota yang dibutuhkannya.

“Hasil pendataan OPD terkait itu yang kami serahkan ke kemenpan. Selebihnya kemenpan yang menentukan kuotanya. Intinya yang berhak menjadi peserta tes PPPK itu honorer K2 yang masih aktif mengabdikan diri di lingkup pemerintahan setempat sampai saat ini,” ungkapnya.

Diakuinya pula, PPPK tersebut merupakan program  strategis. Karena, dengan kebijakan ini bisa memberi harapan untuk K2 yang sudah lama mengabdikan diri.

“Kalau di CPNSD kemarin dibatasi sampai 35 tahun. Tapi kalau PPPK  batas usianya sampai dengan 57 tahun. Sistem penggajiannya sama dengan PNS. Hanya saja tidak ada gaji pensiun,” tutupnya. (irm/nur)

To Top