Aktualita

Kalau Gaji PPPK Dibebankan Ke APBD, Kabupaten Muna: Berat!

RAHA, BKK- Polemik pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pembayaran gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing masing daerah, telah menempatkan pemerintah daerah (pemda) dalam dilema.

Bagi daerah yang belanja pegawainya dibawah 50% dari total APBD, pengangkatan P3K bukanlah masalah. Tapi, bagaimana bagi daerah yang belanja pegawainya di atas 60% dari total APBD-nya, harapan itu bakal pupus.

Hal ini pulalah yang terjadi di Kabupaten Muna. Peluang pengangkatan tenaga PPPK terancam pupus. Pasalnya, belanja pegawai di Muna dalam APBD 2019 mencapai Rp521 miliar atau di atas 60% dari total APBD 2019 sebesar Rp1, 2 triliun.

Bupati Muna LM Rusman Emba ST saat dikonfirmasi soal ini mengatakan, kondisi keuangan daerah sangat berat, karena tingginya belanja pegawai.

“Kalau pengangkatan tenaga PPPK kita belum mendapat kejelasan aturannya. Masih dalam proses, apakah gajinya dibebankan pada APBD masing-masing daerah atau dibiayai APBN,” kata dia, Sabtu (9/2), kepada sejumlah awak media di Raha.

Namun, ia melanjutkan, jika harus dibiayai APBD, kondisi keuangan daerah Muna berat, karena tingginya belanja pegawai.

Kemudian, kalau tetap menggunakan APBD, maka untuk 2019 ini Pemkab Muna sudah terlambat untuk mengalokasikannya.

“Tapi, kalau nantinya pengangkatan PPPK ini menjadi keharusan, tentu akan kita lakukan berdasarkan juknis dan disesuaikan dengan kemampuan daerah” kata Rusman Sabtu (9/2) di Raha.

Di tempat terpisah, Rustam Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, saat dikonfirmasi hal ini mengatakan jika dirinya masih berada di Kemenpan RB rapat soal teknis pengangkatan PPPK.

“Kami juga berharap gaji PPPK dapat dianggarkan melalui APBN. Namun, hal ini kata Kemenpan RB, belum ada sinyal dari kementerian keuangan terkait regulasinya. Tetapi.kalau nantinya tetap dibebankan kepada APBD kita, dalam hitung hitungan saja, peluang itu tipis. Apalagi dalam APBD kita tahun 2019, alokasi anggarannya tidak ada,” kata Rustam via ponselnya Sabtu (9/2). (tri/iis)

To Top