Suksesi

Umar Arsal Perkarakan Bawaslu Baubau ke DKPP

Umar Arsal diperiksa Bawaslu Kota Baubau. (FOTO:IST)

KENDARI, BKK – Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Umar Arsal mengaku, tidak pernah memerintahkan pembagian bahan kampanye pada acara sunatan massal yang diselenggarakan di Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau.

Bakti sosial yang digelar Rumah Aspirasi Umar Arsal ini berlangsung di kediaman Hartati Ude, caleg Partai Demokrat Kota Baubau daerah pemilihan (dapil) 2 pada 28 Desember 2018.

Umar mengungkapkan, dirinya tidak hadir saat acara sunatan massal digelar. Sebab, kala itu sedang berada di luar negeri.

“Saya tidak ada di tempat, akhirnya inisiarif teman di acara itu (sunatan massal) membagikan kartu nama saya, tanpa saya perintahkan. Ini juga saya sudah sampaikan saat pemeriksaan di Bawaslu Kota Baubau,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (7/2).

Umar menambahkan, kegiatan sunatan massal pada hari itu sebenarnya berlangsung di 3 daerah berbeda yakni Kendari, Kolaka, dan Kota Baubau. Namun, hanya di Kota Baubau yang dipermasalahkan.

Menyusul adanya bahan kampanye itu, beber dia, dirinya mendapat panggilan klarifikasi pada 6 Januari 2019. Namun karena banyak kegiatan di DPR yang tak bisa ditinggalkan maka ia meminta waktu klarifikasi dijadwal ualang.

“TIdak pernah lagi ada surat susulan, tiba-tiba langsung ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kota Baubau, padahal saya belum diklarifikasi,” kata Umar dengan nada sedikit heran.

Menurut dia, menurut dia, Bawaslu melanggar etika. Karena seharusnya pemeriksaan dirinya itu dilakukan secara tertutup. Namun, Ketua Bawaslu Baubau sengaja membuka pintu ruang pemeriksaan dan memanggil wartawan.

Umar merasa, ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus ini. Pertama, membiarkan pemeriksaannya berjalan terbuka.

Kedua, sebut dia, setelah kasus ini ditangani, pengacara ramai-ramai mendatangi dan menawarkan jasa kepada Hartati Ude.

“Ternyata, para pengacara itu orang dekatnya Ketua bawaslu Baubau. Indikasinya ada permainan, yang ujung-ujungnya juga seperti itu (pengacara teman dekat ketu Bawaslu menawarkan jasa), dengan bayaran yang tinggi,” katanya.

Umar menilai, Ketua Bawaslu menyalahi standar operasional prosedur (SOP) dan melanggar kode etik. Sehingga, akan melaporkan hal ini ke Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ketua Bawaslu Kota Baubau Frida Vivi Oktafia mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Umar Arsal dan Hartati Ude sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan, berkas telah dilimpahkan ke penyidik kepolisian pada tanggal 23 Januari 2019.

“Hari ini (Senin, red) Umar Arsal diperiksa penyidik kepolisian,” ujar Frida, Senin (4/2).

Dia mengurai, kasus ini bermula dari acara sunatan massal yang dilaksanakan Rumah Aspirasi Umar Arsal Kota Baubau pada 28 Desember 2018.

Pada acara tersebut berkumpul orangtua yang anaknya mau disunat. Acara bertempat di rumah Hartati Ude di Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau.

Dari hasil pengawasan, sambung Frida, kegiatan tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu Kota Baubau.

“Nah, dalam acara tersebut ada pembagian bahan kampanye Umar Arsal dan Hartati Ude. Bawaslu Kota Baubau memproses sebagai temuan pelanggaran administraftif pemilu dan pidana pemilu,” jelasnya.

Frida menegaskan, dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu, telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 29 PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

“Untuk pidananya, dari hasil kajian Bawaslu, sentra gakkumdu sepakat untuk dinaikkan status kasus ini menjadi penyidikan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Frida membeberkan, terlapor dalam kasus ini bejumlah 3 orang. Umar Arsal, Hartati Ude, dan Anastas Dwijaya. (man)

To Top