Kasuistika

Divonis 5 Tahun Penjara, Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar Juga akan Dipecat

(FOTO:SUHARDIMAN/BKK)
Massa yang melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Sultra, Senin (4/2), menuntut Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar segera dipecat.

KENDARI, BKK – Dua anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar, telah divonis penjara 5 tahun atas penganiayaan yang dilakukan keduanya hingga menewaskan korban Bripda Fathurraman.

Namun, vonis yang dijatuhkan oleh hakim hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari itu dianggap tidak cukup hingga kelompok massa bersama keluarga Bripda Fathurraman menggelar aksi demo di depan Mapolda Sultra, Senin (4/2). Mereka mendesak agar Polda Sultra segera melaksanakan pemecatan pada Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar.

Koordinator aksi,  Yogi Menggko, dalam orasinya mengaku kecewa akan lambatnya proses sanksi kode etik yang diberikan terhadap Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar.

Menurutnya, harusnya sudah dilakukan upacara pemecatan tidak dengan hormat (PDTH) terhadap kedua oknum polisi yang menghilangkan nyawa Bripda Fathurahman itu.

“Putusan incrach sudah keluar dari pengadilan. Di mana keduanya divonis 5 tahun penjara. Berdasarkan kode etik kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, harusnya upacara pemecatan segera dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada kabar akan adanya pemecatan tersebut,” ungkap Yogi.

Sementara itu, Kepala Subbidang (Kasubid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Agus Mulyadi menyebutkan, pihaknya sudah melakukan sidang kode etik dan disiplin terhadap Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar.

Akibat perbuatannya yang menghilangkan nyawa Bripda Fathurahman awal September 2018 lalu, keduanya diputus untuk pemberhentian dengan tidak hormat.

“Surat keputusan sanksi dari Propam sudah ada. Propam bersama Irwasda dan Karo Sumber Daya Manusia (SDM) sudah melakukan rapat terkait pemecatan keduanya,” terang Agus.

Terkait adanya kecurigaan ketidakseriusan polisi dalam penanganan kasus tersebut, Agus secara tegas membantahnya.

Ia menyebutkan, keseriusan dalam menangani kasus Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar ditunjukkan dengan mempercepat sidang kode etik keduanya. Di mana, sidang tersebut dilakukan sebelum adanya putusan incrach dari pengadilan.

“Kasus ini menjadi perhatian serius dari bapak kapolda. Keduanya juga sempat mengajukan banding atas sanksi kode etiknya, namun bandingnya ditolak,” ungkap Agus.

Agus menambahkan, pihaknya sudah melakukan semua mekanisme untuk PTDH Bripda Fislan dan Bripda Zulfikar. Pemecatan resmi keduanya tinggal menunggu keputusan dari Kapolda Sultra melalui Karo SDM.

“Kita tinggal menunggu keputusan resmi dilakukan PTDH. Terkait waktunya tidak bisa dipastikan. Namun jika rekomendasi dari pak kapolda sudah keluar akan segera dilakukan pemecatan secara resmi,” pungkasnya. (p2/nur)

To Top