Lingkar Sultra

BK Dianggap “Buta” Tangani Perkara Kericuhan di DPRD Bombana

Rudy(BKK) Sekelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (16/1), di Sekretariat DPRD Bombana menuntut ketua BK segera memproses kasus pengancaman yang dilakukan Andi Firman.

RUMBIA, BKK – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana dianggap “buta” dalam menangani perkara kericuhan internal DPRD Bombana.

Pasalnya, sampai saat ini BK dinggap belum mengambil tindakan atas perbuatan Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, yang menghunuskan sebilah badik hingga melakukan pengancaman terhadap anggota DPRD saat rapat internal pada Senin (7/1) lalu.

Hal ini diungkapkan kelompok massa, Rabu (16/1), saat  menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Bombana.

Zainal selaku koordinator aksi mengatakan,  pengancaman yang dilakukan Andi Firman hingga menghunuskan sebilah badik itu merupakan pelanggaran kode etik dan bahkan perbuatan melawan hukum yang harus diproses secara tegas.

“Kita ketahui bersama membawa badik itu merupakan perbuatan melawan hukum. Harusnya ketua BK segera mengambil tindakan atas perbuatan Ketua DPRD Bombana itu. Jangan hanya mendiamkan seolah-olah buta atas kasus ini, ” ujar Zainal.

Zainal kemudian  mendesak Ketua BK DPRD Bombana untuk segera mengambil tindakan tegas dengan segera menjatuhkan hukuman kode etik terhadap perbuatan Andi Firman.

“Masa sih harus menunggu laporan lagi. Atau jangan sampai ini ketua BK DPRD Bombana sama sekali tidak memahami tata tertib, ” kesalnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BK DPRD Bombana Andi Wawan membantah jika dikatakan pihaknya belum memproses insiden keributan yang terjadi di lembaganya itu.

Menurutnya, sejauh ini, BK tengah memproses insiden itu. Bahkan, kata dia, pihaknya telah melakukan rapat internal dengan seluruh anggota BK DPRD Bombana.

“Terkait pernyataan BK belum memproses itu tidak benar, karena sebelumnya juga kita sudah melakukan sidang internal BK, tapi itu sifatnya tertutup dan belum bisa kita sampaikan ke publik, ” jelas Wawan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra ini pun meminta waktu untuk memproses kasus ini. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak semena-mena langsung menarik sebuah kesimpulan, melainkan dengan beberapa kajian-kajian.

“Yang pasti kita bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi dari mana pun. Nanti ke depannya setelah adanya kajian dan keputusan secara resmi baru kita sampaikan. Jika ke depannya ada kode etik di dalamnya hasilnya tetap diputuskan secara paripurna, ” tutupnya. (cr5/nur)

To Top