Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

11 perusahaan Halangi Pembangunan Smelter PT Antam di Mandiodo

20
Hartono

WANGGUDU, BKK – Sebanyak 11 perusahaan tambang nikel yang beroperasi secara ilegal di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara (Konut), disebut sebagai penghambat berdirinya pabrik pemurnian ore nikel (smelter) oleh PT Aneka Tambang (Antam).

General Manager (GM) Unit Bisnis Pertambangan Nikel PT Antam Hartono mengaku,  pihaknya memiliki niat besar untuk mendirikan smelter di Blok Mandiodo yang merupakan kawasan konsesi Antam tersebut.   Namun, hal itu belum dapat  terlaksana karena masih terkendala dengan adanya 11 perusahaan yang hingga kini melakukan eksploitasi  di wilayah yang terletak di Kecamatan Molawe Konut itu.

“Pada saat kasus ini diselesaikan oleh pemerintah kami akan menyusun rencana kegiatan di IUP (izin usaha pertambangan) Mandiodo. Saya yakin pak gubernur bisa menyelesaikan untuk mewujudkan cita-cita Sultra menjadi lebih baik di bidang pertambangan,” ujar Hartono ditemui baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, rencana pendirian smelter di Konut itu bukan hanya wacana semata. Untuk membuktikan keseriusannya, pihak PT Antam bahkan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa investor rekanan untuk pembangunan pabrik tersebut.

Ia pun berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sebagai regulator segera menghentikan aktifitas 11 perusahaan yang saat ini beroperasi di atas lahan PT Antam itu. Perusahaan dimaksud yakni  PT Karya Murni Sejati (KMS) 27, PT Wanagon Anoa Indonesi, PT Sriwijaya, PT Hapar Indotec, PT Sangia Perkasa Raya, PT Mugni Energi Bumi, PT Rezki Cahaya Makmur, PT James Armando Pundimas, PT Apri Raya, dan CV anakia.

“Kalau permasalahan ini selesai, pihak-pihak investor yang akan bekerjasama dengan Antam akan lebih yakin atau tidak akan ragu-ragu berinvestasi,” tuturnya.

Hartono menambahkan, luas wilayah IUP yang dimiliki PT Antam di Konut saat ini sudah memadai untuk pendirian smelter. Di Blok Tapunopaka, perusaahan plat merah ini memiliki luas wilayah IUP enam ribu hektar dan di Blok Mandiodo mencapai 16 ribu hektar.

Sementara, aktifitas 11 perusahaan yang beroperasi di lahan PT Antam sejak 2010 itu, menurut Hartono, sudah pasti ilegal. Bahkan sudah menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp6 triliun. (r7/nur)

Comments are closed.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"