Beranda

Ombudsman Sultra Ingatkan Sekolah Hindari Pungli

Mastri Susilo.

 KENDARI, BKK – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan para kepala sekolah dan pengurus komite menghindari pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan dari orangtua siswa.

Untuk menghindari hal ini, Ombudsman meminta, dinas terkait untuk mengimbau para kepala sekolah untuk menarik sumbangan yang sesuai dengan regulasi saja.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo mengatakan, regulasi dan mekanisme terkait dengan pemungutan sumbangan kepada orangtua siswa oleh pengurus komite sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.

Sehingga, sambung dia, pihak sekolah mestinya tidak melakukan pemungutan yang jumlah dan waktunya sudah ditentukan, melainkan orangtua dengan sukarela berapa sumbangan yang ia mampu berikan tanpa adanya paksaan. Tanpa dicatat ditagihkan, apalagi sampai diberikan sanksi apabila tidak membayar.

“Ombudsman meminta pihak sekolah agar menghentikan praktek pungutan liar yang sangat memberatkan orang tua siswa. Selama ini pihak sekolah terlalu bersemangat sampai-sampai harus melanggar regulasi yang ada,” imbuh Mastri saat ditemui di kantornya, Senin (7/1).

Ditambahkan, orangtua siswa boleh membantu sekolah dalam pembangunan sarana dan prasarana tapi dalam bentuk sumbangan. Misalnya, sekolah belum memiliki toilet, supaya ada toilet di sekolah maka komite sekolah membuat proposal dan melakukan rapat dengan orangtua.

“Sumbangan tidak selamanya dalam bentuk uang, bisa menggunakan barang, tenaga, dan yang lainnya yang tidak memberatkan,” tandasnya.

Di samping itu, kata Mastri, pihak sekolah melakukan upaya penggalangan dana dari perusahaan rokok, pabrik minuman keras, dan partai politik.

Salah seorang orangtua siswa, Atin mengaku, terkadang pihak sekolah meminta sejumlah uang yang diperuntukan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

“Tetapi secara pasti uang tersebut digunakan untuk apa, saya belum paham. Mengingat jumlah uang yang diminta tersebut didapatkan informasi dari anaknya langsung,” katanya.

Atin bilang, merasa keberatan apabila pihak sekolah mematok jumlah dan memberikan batas waktu, mengingat banyak orangtua siswa yang ekonominya pas-pasan untuk makan dan keperluann yang lainnya. (cr1/man)

To Top