Headline

7 Hari Lagi Kada Kolaka dan Wabup Buton Dilantik

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera menggelar pelantikan Ahmad Safei-Muh Jayadin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terpilih periode 2018-2023 sekaligus dengan pelantikan Iis Eliyanti sebagai Wakil Bupati Buton. Pelantikan mereka dijadwalkan pada 15 Januari.

Sedangkan, pelantikan Wali Kota Kendari belum ada kejelasan dan masih menunggu surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri  (Mendagri).

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan pada Sekretariat Provinsi (Setprov) Sultra La Ode Ali Akbar mengatakan, Senin(7/1), SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka serta Wakil Bupati Buton sudah ada dan pihaknya sudah melakukan rapat  pemantapan persiapan pelantikan yang jatuh pada 15  Januari.

“Pelantikannya Selasa pukul 10.00 Wita di Aula Bahteramas kantor gubernur,” terangnya, sembari mengatakan, persiapan undangan dalam pelantikan nanti sebanyak 700 undangan.

Ia melanjutkan, seandainya SK pelantikan Wali Kota Kendari ada maka pihaknya akan merangkaikan pelantikan kepala daerah (kada) ketiga daerah.

“Tapi, saat ini SK pelantikan Wali Kota Kendari belum ada. Tapi, penyampaian ke Kemendagri kita sudah sampaikan dalam proses administrasinya,” jelasnya.

“Kalau misalnya dalam minggu ini belum keluar SK-nya Pak Sulkarnain dan kalau SK-nya datang pada bulan 2 atau di atas 15 Januari, maka pelantikannya bisa tidak bersamaan dengan Bupati Kolaka dan Wakil Bupati  Buton,” terangnya.

Maka kemungkinannya, tambah dia, pelantikan Sulkarnain sebagai wali kota akan dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

“Kenapa? Karena memang aturannya bahwa pelantikan bupati dan wali kota itu dilantik di ibu kota provinsi. Yang mana DPRD itu berada di ibu kota provinsi,” katanya.

Diakui, SK Sulkarnain dikirim belum lama ini.

“Karena, mekanismenya sangat panjang. Jadi, ini bukan kendala tapi memang prosesnya itu panjang. Yang pertama, ketika kami usul Wali Kota Kendari itu kita harus tunggu hasil putusan pengadilannya, yakni inkrahnya.

“Setelah itu, harus ada juga surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak ada upaya banding baik kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penasihat hukum terdakwa,” papar Ali Akbar.

Ia melanjutkan, kemudian pihaknya mengirim ke Mendagri untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian. Setelah itu, sambung dia, pihaknya mengirim keputusan pemberhentian itu ke DPRD Kota Kendari untuk dilakukan paripurna. Setelah paripurna, Pemprov membuat usul untuk pengesahan pengangkatan wakil wali kota (wawali) menjadi wali kota.

“Jadi mekanismenya seperti itu. Tapi, sejauh ini dalam waktu 8 hari ini kita berjuang untuk percepatan pelantikan Sulkarnain, yang mana tetap saya pertanyakan mungkin besok (hari ini, red) saya akan berangkat (ke Jakarta). Tapi, sebelum saya berangkat, saya pastikan dulu ke mereka kalau memang mereka punya kepastian bahwa itu (SK) bisa dikeluarkan sebelum 15 Januari supaya pelantikan bersamaan,” tuturnya. (p3/iis)

To Top