Beranda

Raperda Inisitif DPRD Kendari tak Kunjung Dibahas

KENDARI, BKK- Delapan rancangan peraturan daerah (rapreda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari tak kunjung dibahas. Padahal, agenda pembahasan telah direncanakan sejak Agustus lalu.

“Rencana kita, Agustus sudah harus pembahasan. Tapi sampai sekarang belum ada jadwal dari bagian hukum,” terang Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari, La Ode Ali Akbar ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/9).

Ia menjelaskan, alasan Bagian Hukum DPRD Kota Kendari belum menjadwalkan pembahasan karena persoalan ketersediaan anggaran dinilai tidak rasional. Sementara, mestinya anggaran tersebut telah tersedia sejak disepakatinya pengerjaan delapan raperda itu.

“Menghasilkan produk perda merupakan kewajiban bagi kami, jadi tidak bisa ditunda-tunda, apalagi sampai harus menyeberang tahun,” jelasnya.

Pemilik sapaan beken Iwan Kambara ini juga menambahkan, pengerjaan naskah akademik reperda dari pihak ketiga yakni Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, telah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu jadwal pembahasan untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

“Sudah tuntas dan mereka juga menunggu,” tambahnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Hukum DPRD  Kendari Kabias mengatakan, dalam pembahasan raperda, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar 10 juta per satu raperda untuk kebutuhan sarana dan prasarana pembahasan.

“Dalam pembahasan raperda, kita akan mengundang dan tentu ada biaya yang dikeluarakan, termasuk konsumsi,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan anggaran pembahasan raperda tersebut untuk masuk dalam salah satu program pada Anggaran Pendapatan dan Belnaja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 dengan total kurang lebih Rp 80 juta.

“Kalau usulan ini disetujui, maka pembahasan bisa kita lakukan sebelum Desember. Tetapi jika ditolak, maka pembahasannya baru bisa dilakukan di 2019,” pungkasnya.(cr5/nur)

To Top