Lingkar Sultra

Muna Usulkan 340 Kuota Calon ASN

Rustam (FOTO: FITRI/BKK)

RAHA, BKK – Ini kabar gembira bagi ribuan pencari kerja di Kabupaten Muna, meskipun tesnya semakin sulit. Setelah lima tahun tidak ada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Muna, baru pada 2018 ini Kabupaten Muna mendapat kuota penerimaan calon ASN sebanyak 340 orang. Rinciannya 210 untuk tenaga guru, 80 orang tenaga kesehatan, dan 50 orang tenaga teknis.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Muna, Rustam SPd, kuota penerimaan calon ASN akan turun Rabu (12/9). “Untuk wiilayah Sulawesi baru Provinsi Gorontalo yang sudah keluar kuota penerimaannya,” jelas Rustam, kemarin.

Mekanisme pengangkatan calon ASN tahun ini, katanya, tetap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), kemudian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ” Jadi bagi mereka yang bisa tes SKD jika SKBnya lolos. Kalau jatuh di SKD, otomatis tidak bisa maju ke tahap tes berikutnya,” kata dia.

SKD itu, ada 3 yang dinilai yaitu Tes Kepribadian (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK). “Kalau TKP nilai passing gradenya harus 143, TIU passing gradenya 80, dan TWK nilai 75,  dengan total nilai 298. Kalau dulu total nilai cuma  275. Apabila ada satu bagian dari tes itu tidak mencapai angka minimum walaupun angkanya lewat dari passing grade yang bersangkutan tetap tidak lolos. Mekanusme tesnya tetap sistem CAT dan digelar serentak seluruh Indonesia dalam sehari,” tambahnya.

Kemudian disediakan juga kuota 5 persen dari total formasi bagi yang lulus Cumlaude dan 1 persen dari total formasi disediakan bagi penyandang distabilitas. “Kalau syarat yang baru resmi disampaikan baru masalah umur, yaitu 18 tahun sampai 35 tahun terhitung per 1 Agustus 2018. Lewat dari itu, dinyatakan gugur.  Untuk K2, umur tetap sama 18 sampai 35. Tetapi ada jalur umum dan khusus, yaitu 5 persen dari total kuota diberikan kepada yang lulusan Cumlaude dan 1 persen dari total quota diberikan kepada penyandang distabilitas,” tambah Rustam.

Kemudian bagi honorer K2, acuan usia tetap 18 sd 35. Namun bagi GTT yang memenuhi syarat umur dan yang lolos TKD dan TKB, maka mereka tidak lagi ikut tee SKB, karena mereka punya sertifikasi profesi yang dianggab nikai SKB.

Sedangkan bagi K2 yang lewat umur, kata Rustam, pemerintah pusat telah menyiapkan program P3K yaitu Penjaringan Pegawai Dengan Perjanjian Kontrak. “Perekrutan pegawai melalui P3K ini akan diberikan insentif atau gaji berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait pengangkatan pegawai melalui P3K ini, kita masih menunggu juknis dari pusat dan tergantung kemampuan daerah masing masing, untuk merekrut mereka. Kalau di daerah itu UMKnya Rp 2 juta, ya mereka juga digaji Rp 2 juta,” ujar mantan Sekretaris DPMD Kabupaten Muna ini. (r1)

To Top