Headline

MK Tolak Gugatan Pilbup Kolaka dan Konawe

Pasangan peraih suara terbanyak Pilbup Kolaka, Syafei-Jayadin.

Pasangan peraih suara terbanyak Pilbup Konawe, Kery-Gusli.

KENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kolaka dan Konawe.

Perkara PHP Bupati Kolaka diajukan pasangan nomor urut 2 Asmani Arif-Syahrul Beddu. Perkara mereka masuk dalam register MK Nomor:50/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Sementara, perkara PHP Bupati Konawe diajukan pasangan nomor urut 2 H Litanto-Murni Tombili. Perkara ini dicatat dalam buku registrasi MK Nomor:54/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Dalam gugatan, kedua paslon pemohon menyatakan, diduga ada sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kolaka maupun Konawe.

Namun, MK menyebut permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dikutip dari laman MK, gugatan masing-masing pemohon ditolak dengan alasan yang sama yaitu melewati tenggang waktu.

“Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan
tenggang waktu pengajuan permohonan, menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,”

Demikian amar putusan dalam rapat permusyawaratan 9 hakim MK, Kamis (9/8).

Waktu pembacaan putusan dismissal Pilkada Kolaka dan Konawe tidak berselang lama. Kolaka diputuskan pada pukul 09.50 WIB, sedang Konawe pada pukul 10.03 WIB.

Kuasa Hukum Ahmad Safei-Muhammad Jayadin, La Ode Faisi mengaku, sangat mengapresiasi putusan MK. Karena, berangkat dari gugatan pemohon, memang itu sudah melewati tenggang waktu.

“Tapi kemudian mereka memasukan meski sudah melewati batas waktu. Sehingga, MK menjatuhkan putusan tidak dapat diterima,” terangnya, saat ditemui pada salah satu tempat di Jakarta, Kamis (9/8).

Faisi mengatakan, dalam putusan dismissal ini tidak dihadiri pasangan Safei-Jayadin. Kendati demikian, putusan ini sudah diketahui bupati dan wakil bupati petahana.

“Yang didalilkan pemohon (Asmani-Syahrul) itu di antaranya,
ada pengurangan suara nomor di seluruh TPS (tempat pemungutan suara), ada pengalihan suara, dan ada penggunaan KTP (kartu tanda penduduk) ganda. Itu dalil yang mereka ajukan,” beber Faisi.

Terpisah, Kuasa Hukum Litanto-Murni, Ardi Hazim menerima putusan MK ini dengan legawa. Menurut dia, MK taat pada hukum acara keadilan formalitas daripada keadilan substansi.

Dia mengakui, perkara PHP kliennya memang terlambat masuk dari batas waktu yang telah ditetapkan yakni 9 Juli 2018. Sementara, gugatan pemohon baru masuk ke MK 13 Juli 2018.

“MK lebih memilih keadilan formalitas daripada keadilan substansi. Karena ini sudah diputus kami harus legawa,” Ardi saat ditemui pada salah satu tempat di Jakarta. (man/iis)

To Top