Lingkar Sultra

Wabup Konkep Tekankan Inspektorat Serius Periksa Kinerja Kades

Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi didampingi Kepala Badan Keuangan Konkep, Muzakir Sinapoy dan Kadis PMD Konkep, Mihdar menggelar rapat bersama para Kades se-Konkep di Aula Lingkaran Hati Emas, Kamis (9/8) terkait persiapan menyambut tim monev KPK di Konkep. (FOTO: HUSAIN/BERITA KOTA KENDARI)

LANGARA, BKK – Tidak ingin para Kepala Desa (Kades) terjerumus dengan urusan hukum, terkait kekeliruan pengelolaan Dana Desa (DD), Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Andi Muhammad Lutfi SE MM tekan inspektorat setempat lebih serius memeriksa kinerja para Kades.

“Coba itu Inspektorat kalau periksa Kepala Desa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), betul-betul periksa, masa Inspektorat takut sama Kepala Desa, periksa mereka, kalau ada pelanggaran suruh mereka perbaiki, diperiksa bukan untuk ditakut-takuti tetapi untuk dibina,” tegas Andi Lutfi saat menggelar rapat bersama Kades se-Konkep, terkait persiapan menyambut tim monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Konkep.

Selain menekan inspektorat untuk serius memeriksa kinerja para Kades, mantan Ketua PSSI Konkep tersebut juga menekan para Kades agar mengelola dengan baik anggaran DD yang kini menjadi program unggulan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Para Kepala Desa harus hati-hati mengelola Dana Desa, harus tertib administrasi, harus sesuai administrasi dengan apa yang ada di lapangan, bukannya saya mau menakut-nakuti, tetapi yang harus bapak-bapak (Kades) tau, program Dana Desa ini dipantau langsung oleh KPK, karena program ini (DD) adalah program unggulan Presiden (Jokowi),” katanya.

Lebih lanjut, Lutfi menyarankan kepada para Kades agar melengkapi administrasi pengelolaan DD agar bisa mempertangguang jawabkan saat mengahadapi tim Monev KPK yang rencananya akan segera tiba di Pulau Kelapa dalam waktu dekat ini.

“Berdasarkan radiogram KPK, dalam waktu dekat tanpa ditentukan waktunya, tim Monev akan mengevaluasi Dana Desa di Konawe Kepulauan ini, sebaiknya sebelum dievaluasi lengkapi memang administrasi dan harus sesuai apa yang ada di lapangan,” sarannya. (cr9)

To Top