Lingkar Sultra

ANDOOLO, BKK – Setelah aksi demonstrasi yang dilakukan Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (KLSM) beberapa waktu lalu yang mempersoalkan dan menuding pembangunan Gedung Auditorium Kantor Bupati ada main mata antara legislatif dan eksekutif, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo menyatakan itu tidak benar. Pasalnya, pembahasan APBD Induk 2018 yang di dalamnya membahas pembangunan kantor tersebut sesuai dengan mekanisme dan disepakati bersama seluruh fraksi.

“Jadi massa aksi yang mengatakan hanya satu fraksi setuju dan tujuh fraksi tidak setuju, itu tidak benar. Pertanyaannya bisakah APBD ditetapkan apabila hanya satu fraksi saja?” kata Irham saat dikonfirmasi di ruangannya, Kamis (9/8).

Faktanya, lanjut dia, dalam pembahasan APBD semua fraksi bertanda tangan. “Jangan menyebar fitnah kalau hanya satu fraksi saja yang setuju. Kalau mereka tidak puas silakan bawa buktinya apa dan dokumennya. Saya tidak mau bicara dan berdialog tanpa data yang jelas,” tegas Irham.

Selain itu, lanjut Irham, massa aksi yang menyatakan anggaran pembangunan di kantor bupati tersebut mengalami pembengkakan jumlah anggaran yang cukup signifikan tanpa melalui pembahasan di DPRD, hal itu juga tidak benar.

“Menurut pernyataan mereka bahwa anggaran pembangunan kantor Bupati Rp 15 Miliar yang dibahas kemudian menjadi Rp 40 Miliar. Nah sekarang bawa dokumennya baru kita klarifikasi dan tolong tunjukkan oknum DPRD yang tidak mau disebutkan namanya dengan mengatakan hanya satu fraksi setuju,” pintanya.

Irham menegaskan, dirinyalah yang berhak menyampaikan informasi dari internal DPRD Konsel karena selain juru bicara, dia juga ketua DPRD yang bertanggung jawab terhadap mekanisme pembangunan kantor bupati, di mana semua sudah sesuai aturan. Namun, terkait teknis pekerjaan pihaknya tidak mengetahui karena bukan kewenangannya.

Menurut dia, pembangunan kantor bupati sangat penting karena terjadi perluasan kantor yang bisa menampung tamu dari Kementerian ataupun kepala desa yang sering melakukan konsultasi kepada bupati. “Pembangunan ini juga kan menjawab perkembangan Andoolo sebagai ibu kota kabupaten,” tambahnya.

Irham juga menjelaskan, terkait pinjaman sebanyak 200 miliar dari Bank Jateng itu untuk pembangauan enam ruas jalan yang tersebar di Konsel, bukan untuk pembangunan kantor bupati.

“Jika itu untuk pembangunan kantor bupati saya pasti tidak setuju. Kalau ada mal administrasi terkait pembangunan pasti sudah ada temuan, kita beberapa kali diaudit oleh BPK. Jika ada masalah atau keluhan dari masyarakat, mari berdiskusi, saya siap 24 jam untuk menerima keluhan,” tegas Irham. (cr13)

To Top