Suksesi

Pengacara AMAN Yakin Gugatan Rusda-Sjafei Kandas di Tahap Dismissal

Dr Muh Yusuf SH MH

KENDARI, BKK – Tim kuasa hukum pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) yakin, gugatan Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar kandas di tahapan dismissal.

Ketua Tim Kuasa Hukum AMAN Dr Muh Yusuf SH MH mengatakan, perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan pasangan Rusda-Sjafei ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum.

“Kami yakin, gugatan yang disampaikan pemohon (Rusda-Sjafei) tidak akan sampai pada pokok perkara karena tidak mempunyai legal standing,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (30/7).

Yusuf menuturkan, dalam agenda sidang hari, Selasa (31/7), pihak termohon atau KPU Sultra dan pihak tekait yakni AMAN akan membantah semua dalil yang dikemukakan pemohon dalam sidang sebelumnya.

“Dalam ekssepsi itu termasuk kompetensi kewenangan absolut. Artinya, semua yang didalilkan pemohon yaitu persoalan yang sudah lewat atau masih mengenai tahapan,” katanya.

Sehingga, kata Yusuf, MK tidak memeriksa lagi kewenangan dalam tahapan. Dari lima dalil yang dikemukakan pemohon semuanya tidak menyangkut tahapan, bukan PHP.

Pertama tentang putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassara yang tidak dilaksanakan KPU Sultra.

Di mana, pengadilan memerintahkan mengembalikan jabatan dua Komisioner KPU Konawe yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut dia, tindakan KPU Sultra tidak mengembalikan jabatan dua Komisoner KPU Konawe yang dipecat itu sudah benar menurut hukum. Karena, keputusan DKPP itu bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk dibantah.

Kedua, AMAN terlambat menyampaikan laporan awal danan kampanye ke KPU Sultra. Pemohon mendalilkan bahwa pada waktu mengajukan permohonan pertama sebelum memperbaiki materi gugatan, pemohon mengatakan AMAN mengajukan laporan awal dana kampanye pukul 19.00 Wita kita ajukan.

“Sementara pada waktu persidangan dia mengatakan bahwa waktunya persidangan dia mengatakan 19.38 Wita.

Sementara pihak terkait (AMAN) mengajukan laporan dana kampanye pukul 17.38 Wita. Jadi, sudah sesuai dengan aturan pelaporan dana kampanye,” tangkis Yusuf.

Ketiga, pihak pemohon mendalilkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang mengucapkan selamat terhadap AMAN setelah memperoleh suara terbanyak dalam hasil hitung cepat.

Yusuf bilang, jika ada pelanggaran ASN, itu bukan masuk substansi ranah MK, tetapi itu menjadi kewenangan KASN untuk menindaknya.

Dalil keempat, 12 bupati mendukung memenangkan AMAN. Dalil ini dirilis dari keterangan Ali Mazi saat melakukan kampanye.

“Tapi sebenarnya dia (pemohon, red) putar balikan fakta juga. Ali Mazi mengatakan bahwa didukung 12 kabupaten pada waktu itu, bukan 12 bupati. Dan tidak ada satupun konsideran di dalam penyelenggaraan kampanye bila mengatakan statemen seperti itu adalah pelanggaran,” tegasnya.

Kelima, pemohon menyebut dalam Pilgub Sultra ada 42 tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Padahal, sebenarnya hanya 40 TPS Pilgub Sultra karena dua TPS lainnya pemilihan bupati atau wali kota.

“Pada 40 TPS itu modusnya setelah perhitungan suara selesai baru kemudian dibuka kotak suara untuk memasukan formulir C-1, berarti sudah ada hasil. Pihak pemohon ini hanya mencari jalan lagi untuk diadakan PSU. Jadi timbul norma hukum, kotak suara catat,” katanya Yusuf.

Dijelaskan, KPU Sultra wajib melaksanakan rekomendasi pengawas pemilihan, sehingga PSU harus dilakukan. Ini masuk dalam kompetensi kewenangan absolut.

“Pihak pemohon tidak mempunyai legal standing. Karena, sesuai data kependudukan, Sultra masuk pada katagori ambang batas 1,5 persen,” pungkas Yusuf. (man)

To Top