Headline

Pembentukan Tim 9 Pertambangan oleh Pj Gubernur Dinilai “Offside”

Teguh Setyabudi.

Kendari, BKK- Satu lagi kebijakan (Pj) Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi yang dinilai “offside”.

Kali ini sinyalemen datang dari Ombudsman, menyoal kebijakan pembentukan Tim Pelaksana Penilai dan Pemilihan Mitra Pertambangan Khusus Blok Suasua Latao Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan Mata Rape Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Mastri Susilo kepada wartawan menerangkan, Rabu (18/7), kebijakan yang ditelurkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 310 Tahun 2018 itu dinilai cacat secara administrasi. Berkait itu, Ombudsman melayangkan pemanggilan Pj Gubernur untuk keperluan klarifikasi.

“Jika dicermati, penerbitan SK tertanggal 4 Juni 2018 yang diteken oleh Pj Gubernur tidak sesuai antara tujuan diterbitkannya SK itu dengan diktumnya,” kata Mastri.

“Perihal penerbitannya adalah untuk membentuk tim yang nantinya akan memilih calon mitra untuk mengelola wilayah pertambangan yang ada pada perusda (perusahaan daerah). Masing-masing Kolut dan Konut. Tetapi dalam diktumnya, tupoksi tim yang berjumlah sembilan orang itu, hanya sebatas menganalisa semata,” bebernya.

Tak hanya itu, lanjut dia, salah satu aturan yang digunakan sebagai acuan untuk menerbitkan SK itu jika dicermati, tidak ada kesesuaian dengan tujuan penerbitan SK.

Dijelaskan, aturan yang digunakan oleh Pj Gubernur adalah Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

“Kalau Pj Gubernur telah menghadiri panggilan klarifikasi Ombudsman, di situ akan kita lihat apa yang menjadi korektif dari Ombudsman. Kalau dari hasilnya ternyata penerbitan SK itu maladministrasi, maka SK itu harus dicabut,” tegasnya.

Sebelumnya, kata dia, ORI Sultra telah mengklarifikasi masalah itu kepada nama-nama yang masuk dalam Tim 9. Di antaranya Asisten 2 La Ode Andi Pili sekaligus ketua tim. Kepala Biro Kerja Sama Pemprov Sultra, Kepala Dinas ESDM, PD Utama atau Perusda.

“Klarifikasi kami lakukan pada 11 Juli 2018 di kantor masing-masing. Olehnya itu, untuk melengkapi informasi, kami telah melayangkan surat panggilan pertama kepada Pj Gubernur untuk diminta klarifikasi terkait pembentukan TIm 9 ini,” ucap Mastri. (p1/iis)

To Top