Headline

Mendagri Tegur Pj Gubernur Sultra

Hj Isma. (YUSRIL/BKK)

KENDARI, BKK-Beredar di media sosial surat teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi.

Surat tertanggal 16 Juli itu meminta Pj Gubernur menunda semua kebijakan mutasi dan pengisian jabatan, termasuk proses seleksi sekretaris provinsi (sekprov) definitif.

Dikonfirmasi soal ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Hj Isma menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti surat Mendagri tersebut.

”Kita belum terima secara resmi surat Mendagri itu. Kalau kami sudah terima dan itu betul, maka kita akan tunda kegiatan dimaksud, sesuai arahan dari atas. Mau tidak mau harus dilakukan,” ujarnya, Rabu (18/7), saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, penundaan yang dilakukan Kemendagri ini sudah baik, untuk menjaga kondusifitas daerah yang baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi.

”Jadi, langkah selanjutnya kita menunggu kebijakan dari Kemendagri, berkait proses seleksi Sekprov Sultra definitif,” tutupnya.

Secara rinci, Surat Keputusan Mendagri Nomor 121.74/4773/SJ, tentang Penundaan Pengambilan Keputusan yang Strategis dan Prinsip menyatakan, dalam rangka menjaga suasana kondusif pascapilkada di Sultra, maka saudara Pj Gubernur agar mengedepankan langkah-langkah preventif dalam memelihara kondisi sosial politik yang sudah tercipta baik sampai saat ini.

Adapun upaya preventif yang dimaksud, pertama, senantiasa melakukan konsolidasi sosial politik dan pemerintah di masa transisi, sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Kedua, mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sultra.

Ketiga, prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam mengurai dinamika sosial politik serta batasan kewarganegaraan yang dimiliki oleh pejabat, agar menjadi acuan sebelum mengambil keputusan yang sifatnya strategis.

Keempat, sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan berkait penataan perangkat daerah baik yang sifatnya mutasi dan atau pengisian jabatan, agar ditunda dan ditinjau kembali. Termasuk di dalamnya menunda proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya Sekprov Sultra.(m2/iis)

To Top