Suksesi

Bariun: Gugatan Rusda-Sjafei Salah Alamat

Dr LM Bariun SH MH. (FOTO:KASMAN/BERITA KOTA KENDARI)

KENDARI, BKK – Sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang dijuakan pemohon Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 3 Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar (RM-SK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebut salah alamat.

Pernyataan ini datang dari Ketua Jaringan Bersama Sahabat Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) Dr LM Bariun SH MH, Kamis (12/7).

Praktisi sekaligus ahli hukum tata negara ini mengatakan, AMAN memberi apresiasi dan atensi terhadap permohonan yang diajukan tim kuasa hukum RM-SK.

“Materi gugatan yang mereka masukan ke MK tidak ada kaitannya dengan PHP maupun kemenangan AMAN,” ujar Bariun.

Dia menyebut, ada empat materi pokok perkara yang mereka ajukan ke MK. Pertama, soal putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negera (PT-TUN) Makassar mengenai pemecatan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe.

Kedua, AMAN dituding terlambat memasukan pelaporan dana kampanye ke KPU Sultra.

“Kami merasa tidak terlambat. Mereka kita anggap hanya meraih-raih aja, dan ini bukan suatu pelanggaran yang harus dibawa di MK,” katanya.

Bariun menambahkan, kalaupun misalnya KPU dianggap menerima pelaporan dana kampanye tidak tepat waktu maka ranahnya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena ini mengangkut etik.

Materi gugatan ketiga, menurut dia, paling ironis. Yaitu memasukan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Mereka mengungkit ada beberap kepala organisasi perangkat darah (OPD) Sultra yang mengucapkan selamat atas kemenangan AMAN versi quick count atau hitung cepat.

“Nah sekarang, apa korelasinya dengan hasil pilkada. Seharusnya keberatannya ke Bawaslu, Nda usah ko ke MK, bawa saja ke Bawaslu,” kata Bariun.

Keempat, soal pemungutan suara ulang (PSU). Jika mereka mempermasalahkan adanya PSU karena kelalaian penyelenggara tingkat bawah maka ranahnya juga ke Bawaslu atau DKPP.

“Kalau memang itu suatu pelanggaran karena membuka kotak, ini juga tidak mesti dibawa ke MK, dibawa ke Bawaslu boleh, atau DKPP. Oleh karenanya, dari semua materi pokok perkara yang diajukan itu salah alamat,” tandasnya.

Bariun menduga, tim kuasa hukum RM-SK yakni Andri Darmawan Cs tidak mengikuti bimbingan teknis (bintek) di MK.

Di mana, sambung dia, kalah itu MK meminta semua paslon mengirim tim advokasinya untuk mengikuti bintek, agar paham betul perlu maupun tidak perlu digugat.

“Ranah MK kan jelas, kalau terjadi selisih hasil yang memenuhi ambang batas itu bisa dibawa ke MK, tetpai kalau jaraknya melebihi 1,5 persen maka MK menolak. Karena, MK akan memeriksa perkara kalau memenuhi syarat formil,” jelasnya.

Menurut Bariun, materi gugatan RM-SK tidak ada relevansinya dengan PHP. Sehingga, dia meyakini, gugatan ini hanya akan disidangkan tiga kali.

Agenda sidang pertama tetap dihargai. Sidang kedua, memberi jawaban terhadap termohon dan pihak terkait.

“Ketiga, putusan sela. Dan, di situ akan ditolak permohonan gugatan mereka,” tutur Bariun.

Sementara, Andri Darmawan SH mengatakan, MK punya kewenangan untuk mengadili gugatannya itu.

“Kita mengajukan gugatan ke MK ini karena sudah punya argumentasi hukum dan dasar-dasar. Dan, tidak salah alamat karena memang MK tempatnya untuk memproses perselisihan hasil pemilihan,” tegasnya.

Andri bilang, tidak ada gunanya memperdebatkan gugatan yang diajukannya. Sehingga, lebih bagus beragumentasi diperseidangan.

Dikatakan, berkait dengan materi gugatan yang diajuka ke MK tersebut belum final. Karena, masih ada masa perbaikan pada 17 hingga 19 Juli 2018.

“Jadi, ada beberapa materi mungkin yang kita akan sempurnakan. Jadwal sidang perdana 26 Juli 2018,” pungkasnya. (man)

To Top