Headline

Rusda Mahmud Sukses Paksa Pilgub Mendarat di Meja MK

Andri Darmawan SH MH (kanan) memakai setelan biru, bersama kuasa hukum pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar lainnya, mendaftarkan permohonan perkara Pilgub Sultra 2018 di gedung MK, Rabu (11/7) pukul 14.45 WIB.

Kendari, BKK- Pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar (RM-SK) resmi mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/7), sembilan jam sebelum pendaftaran perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) ditutup.

Permohonan gugatan masuk di mahkamahkonatitusi.go.id pada Rabu (11/7) pukul 14.45 WIB. Ia teregistrasi dengan APPP Nomor: 54/1/PAN.MK/2018.

Pemohon atas nama Rusda Mahmud dan Ir H LM Sjafei Kahar, dengan kuasa pemohon Andri Darmawan SH MH dan kawan-kawan.

Seiring masuknya gugatan ini, berarti ada 2 dari 4 Pilkada di Sultra yang dipersengketakan, yaitu Pilwali Baubau dan Pilgub Sultra.

Andri Darmawan, kuasa hukum pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar (RM-SK), dikonfirmasi melalui telepon selulernya (ponsel) pada Rabu (11/7) mengatakan, pihaknya menggugat Surat Keputusan (SK) KPU Sultra Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Suara Pilgub Sultra 2018.

“Secara resmi kita sudah ajukan gugatan ke MK. Pendaftaran hari ini (Rabu, red) untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan, yakni 3 hari kerja setelah rekapitulasi,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dirinya belum bisa menjabarkan apa saja yang menjadi pokok-pokok dalam materi gugatan yang dilayangkan.

Untuk sementara waktu, sambung dia, pihaknya menunggu permohonan diterima atau disahkan oleh MK.
Sejalan itu, ucap dia, pihaknya merampungkan seluruh berkas untuk kelengkapan pada saat saat beracara nanti.

Dia tidak menampik adanya rambu-rambu yang diisyaratkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur sengketa bisa diajukan ke MK dengan catatan selisih suara 2% hingga 0,5% (bergantung pada jumlah penduduk) dari total suara sah.

Merujuk aturan dan menilik jumlah penduduk Sultra, didapati ketentuan ambang batas selisih suara untuk Pilgub Sultra adalah 1,5%.

“Penjelasan tentang ambang batas gugatan yang bisa masuk ke MK yakni 1,5% pasti menjadi salah satu sandungan juga,” aku Andri.

“Tapi, kita juga punya argumentasi sendiri untuk melihat hal itu. Soal argumentasinya ada dalam permohonan yang kita ajukan ke MK,” ujarnya.

Yang jelas, kata dia, permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK teregistrasi dulu.

“Sebab, ada proses untuk memperbaiki atau melengkapi berkas yang diberikan oleh MK,” ucapnya.

Terpisah, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir soal ini berujar, pihaknya akan menunggu penyampaian dari MK tentang resume gugatan yang telah masuk itu.

KPU, ucap dia, belum bisa memberikan komentar secara mendetail terkait gugatan PHP yang diajukan oleh pasangan RM-SK.

“Kita tunggu dulu ringkasan pokok perkara yang diajukan ke MK. Kita belum melihat resume gugatannya. Tapi, hari ini juga MK pasti akan menyampaikan resume gugatan yang dimasukkan oleh pasangan calon yang menggugat itu.

Artinya, kita akan melihat di mana tempat yang diajukan gugatan itu, masalah apa yang dia bawa,” jelas Ojo, sapaan akrabnya.

Hasil rekapitulasi suara Pilgub Sultra 2018 mencatatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN), memperoleh 495.880 suara atau 43,68% dukungan.

Paslon nomor urut 2, Asrun-Hugua (Berkah) mengoleksi 280.762 suara atau 24,73% dukungan.

Dan, paslon nomor urut 3, Rusda Mahmud-Sjafei Kahar (RM-SK) mengantongi 358.537 suara atau 31,58% dukungan.

Antara pasangan peraih suara terbanyak pertama dan kedua berselisih 137.343 suara atau 27,7%.(p1/iis)

To Top