Suksesi

ASN Dominasi Pelanggaran Pilkada di Sultra

KENDARI, BKK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, telah menerima 279 laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

Pelanggaran itu didominasi netralitas aparatus sipil negara (ASN) sebanyak 125 kasus. Tidak tanggung-tanggung, 106 orang telah mendapat sanksi dari Komisi ASN, sisanya masih dalam proses.

“Komisi ASN telah mengeluarkan rekomendasi kepada masing-masing pemerintah daerah, untuk menjatuhkan sanksi moral kepada ASN yang terlibat langsung dalam politik praktis,” ujar Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu saat ditemui di kantornya, Rabu (11/7).

Disebutkan, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN, seperti berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon), memasang alat peraga kampanye (APK) salah satu paslon, serta beberapa aktif dalam kampanye salah satu paslon.

Bahkan, beber Hamiruddin, sebagian harus menjalani proses pidana di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sultra.

“Sebagian besar dari temua itu, sudah diproses oleh Gakumdu. Di antaranya, dugaan money politic Pilwali Baubau, dan yang bersangkutan sudah divonis,” ungkapnya.

Hamiruddin menambahkan, selain ASN, ada juga perangkat desa yang menggunakan kendaraan dinas saat mengikuti kampanye. Sasanya melibatakan penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU kabupaten kota maupun Panwaslu.

“Pelanggaran penyelenggara ini berhubungan dengan etik,” pungkasnya. (p1/man)

To Top