Lingkar Sultra

Pinjaman Rp 100 M Dibahas Tertutup

Anggota DPRD Muna, Mahmud (berdiri) meminta DPRD Muna tidak melanjutkan sSidang Paripurna berkait persetujuan DPRD Muna tengang utang Pemda Muna Rp 100 M di Bank Jateng dan Bank Sultra. (FOTO: FITRI/BKK)

RAHA, BKK – Begitu rahasianya pinjaman yang diajukan pihak eksekutif sebesar Rp 100 miliar, hingga komitmen yang dibangun antara eksekutif dan DPRD Muna  harus dibahas tertutup di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Muna, La Ode Diyrun, Senin (9/7).

Pembicaraan secara tertutup ini dipimpin La Ode Diyrun. Sedengkan anggota dewan yang hadir di antaranya La Ode Iskandar, Awaluddin, Samuri, Sumiadin, La Ode Saera, La Ode Gamuna, La Usa Umele, Syukri, Ali Basa, Selfi Sama, Agustina Muhaimin, H Radjab Biku, Awal Jaya B, dan Jaya. Sedangkan dari pihak eksekutif diwakili Sekda Muna Nurdin Pamone SH, Asisten III Edy Uga SH MH, Kepala BKAD Muna Ari Asis SE Msi, dan Kabid Anggaran La Ode Salam SSi.

Rapat tertutup itu berjalan hampir 2 jam. Tepat pukul 14.00 salah seorang anggota DPRD Muna La Ode Saera keluar dari ruang pertemuan..Sayangnya, politikus Partai Golkar ini enggan berkomentar apa pun terkait pertemuan “setengah kamar”  itu. Tidak lama kemudian muncul pula Ketua Komisi III Awaluddin.

Pada koran ini politikus PAN ini terlihat gelisah usai keluar dari rapat tertutup itu. Ketika ditanya apa hasil rapat tertutup ini, politikus PAN tersebut mengatakan dirinya tidak akan hadir dalam sidang paripurna persetujuan pinjaman Rp 100 M, sebelum dikonsultasikan dulu ke BPK RI dan BPKP.

“Saya sudah menyampaikan saran dalam rapat tadi, agar sebelum disetujui di paripurna, masalah pinjaman ini harus kita konsultasikan dulu ke BPK RI dan BPKP. Namun jika nanti teman-teman di dewan tetap menyetujui masalah pinjaman ini harus diparipurnakan, saya tidak akan hadir dalam sidamg paripurna itu. Masalah pinjaman harus masuk dalam APBDP tahun 2018,” terang Ketua Komisi III DPRD Muna.

Hal senada juga disampaikan Mahmud SE. Pilitikus PDIP ini mengecam keras rapat paripurna DPRD Muna yang akan menyetujui pinjaman Rp 100 M tersebut. “Sidang paripurna ini cacat hukum. Masalah pinjaman ini sudah disetujui dan ketuk palu 3 kali 8 bulan lalu dalam APBD tahun 2018. Anenhya tiba-tiba hari ini mau diparipurna kembali masalah pinjaman itu. Ide siapa ini, mana yang lebih tinggi perda atau rapat hari ini. Cari itu Mukmin, Ketua DPRD Muna yang sudah ketok palu  APBD  8 bulan lalu. Kenapa sejak 8 bulan lalu Ketua DPRD Muna itu tidak keluarkan suratnya,” kata Mahmud sambil membanting tutup bosara di atas meja salah seorang anggota DPRD Muna Senin (9/7) sekitar pukul 16.30.

Mahmud menegaskan, seharusnya pinjaman Rp 100 M ini harus dimasukkan dalam APBD P. “Masa masalah pinjaman sudah disetujui dalam APBD dan sudah jadi Perda, eh malah mau diparipurnakan lagi. Mana yang lebih tinggi, Perda atau keputusan rapat hari ini. Saya bicara ini saya kasihan terhadap anggota dewan hari masa melakukan hal yang tidak sesuai UU. Kalau rapat ini diteruskan, maka itu cacat hukum,” tambah Mahmud.

Sorotan tajam juga datang dari La Ode Naftahu. Politikus PKB ini mengatakan, masalah pinjaman Rp 100 M tidak harus diparipurnakan kembali karena sudah disetujui dalam APBD tahun 2018. “Masalah pinjaman ini sudah ada dalam APBD, kenapa mau diparipurnakan lagi hari ini. Kita bukan tidak setuju dengan pinjaman itu, tapi harus dimasukkan dalam APBD P tahun 2018, jangan dipaksakan sekarang,” katanya.

Sidang paripurna DPRD Muna untuk menyetujui pinjaman Rp 100 M, alot dan sempat bersitegang antara sejumlah anggota.dewan dengan Wakil Ketua DPRD Muna La Ode Diyrun. Bahkan sempat adu mulut antara La Ode Diyrun, Mahmud, La Ode Naftahu, dan La Sali. Pasalnya sepele, masalah absensi yang tidak ditandatangani oleh La Ode Naftahu, La Sali, dan Mahmud namun sudah memberikan tanggapan dalam sidang tersebut. Perang mulut ini berakhir.dengan walk out yang dilakukan La Ode Naftahu, Mahmud, dan La Sali.

Sidang paripurna DPRD Muna tentang persetjuan pimjaman Rp 100 akhirnya pada pukul 17.00, disetujui oleh DPRD Muna dan ditetapkan menjadi RAPBD dengan catatan pelaksanaannya akan dikonsultasikan ke pihak yang berkompeten.

Adapun rincian peruntukan pinjaman sebesar Rp 100 M itu meliputi, pembangunan jaringan perpipaan sebesar Rp 30 M, penataan drainase dalam kota Rp 15 M, peningkatan jalan Matarawa-Watoputeh Rp 8 M, pembukaan jalan Ghonebalano-Laukuni Rp 13 M, peningkatan jalan Pokadulu- Motewe Rp 7,5 M, pembangunan jalan Liangkabori-Lamburaya Rp 1,5 M, peningkatan jalan depan pasar Laino Rp 4 M, peningkatan jalan dalam kota Rp 7 M, peningkatan jalan Pola-Lambelu Rp 3 M, peningkatan jalan Kecamatan Napabalano Rp 5 M, peningkatan jalan Kecamatan Kabangka Rp 20 M, pembangunan gedung baru Pasar Laino Rp 20 M dan penataan lingkungan RS Rp 4 M. (r1)

To Top